Papua Barat

Sidang Perdana Kasus M0goy Merdey Tanpa Kehadiran Penyedia Jasa Konstruksi
Headline

0

Gambar: Ilustrasi Sorong Pos.Com, Manokwari (10/04) – Pengadilan Negeri Tipikor klas IB Manokwari hari Kamis, 10 April 2025, menggelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi  Proyek Peningkatan Jalan Mogoy-Merdey Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, di ruang Sidang Kantor Pengadilan Negeri Manokwari. Dihadapkan ke depan Sidang, lima terdakwa masing-masing, Nadjamudin Benu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Barat, Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Daud, selaku

ARTIKEL: Ingat, kebenaran Pasti Menemukan Jalannya
Artikel

0

Gambar: Ilustrasi Semakin mumet benak Publik Papua Barat. Oleh : Nus B. Saya teringat ungkapan tegas yang penuh makna dari Pakar Hukum, Mendiang Profesor Jacob Elfinus Sahettapy. Panggilan akrabnya Prof. J.E. Sahettapy, Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. “ Meskipun Kebohongan itu Lari Secepat Kilat, Tapi Satu Waktu Kebenaran Akan Mengalahkannya.” Ungkapan itu dia sampaikan ketika diundang Presiden Indonesia Lawers Club (ILC) Karni Ilyas, dalam Acara Talk

ARTIKEL: Aliran Dana Kasus Mogoy-Mardey Kemana Saja, Kok Tak Ada Ceritanya?
Artikel

0

Gambar: Ilustrasi Publik Papua Barat Berhak Atas Transparansi!  Oleh : Nus B. Kejati Papua Barat yang membongkar Kasus Proyek Jalan Mogoy-Mardey, dalam maklumat persnya seperti diberitakan secara luas oleh berbagai Media Massa Online dan elektronik, memastikan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Manokwari pada bulan Maret 2025, untuk disidangkan. Pertanyaan besar yang timbul, bisakah tanpa Dikretur CV. Gloria Bintang Timur  selaku Penyedia Jasa yang sampai sekarang masih tercatat dalam DPO tapi

Adakah : Potensi Tebang Pilih di Kasus Jalan Mogoy Mardey?
Artikel

0

Gambar: Ilustrasi Bersama Kaum Awam : Saya Nus B, ikut nimbrung. Era Demokrasi saat ini, sangat permitif terhadap perbedaan pendapat atau pandangan bahkan penafsiran tentang sebuah subtansi termasuk yang ada kaitannya dengan hukum Pidana Khusus Korupsi. Sangat pasti ahli hukum atau para praktisi hukum lebih paham karena memiliki kompetensi yang teruji, dibandingkan orang awam yang sama sekali tidak punya kapasitas baik teori apalagi pengalaman praktek urusan soal hukum. Namun, pada

ARTIKEL: Masih Soal Jalan Mogoy-Mardey, Spekulasi Konyol yang Menjerat
Artikel

0

Gambar: Ilustrrasi Oleh : Nus B.  Pembayaran lunas nilai kontrak pekerjaan peningkatan jalan Mogoy Mardey, masih hangat jadi buah bibir kalangan pemerhati pembangunan dan pembinaan masyarakat di Propinsi Papua Barat. Pasalnya, belum rampung tapi dipaksakan untuk dibayar penuh. Ada spekulasi konyol KPA/PPK, Pemborong dan Pengawas serta Staf Bidang Bina Marga PUPR , yang tahu keadaan sesungguhnya, namun tetap saja ngotot untuk tagih sesuai nilai kontrak. Akibatnya, menyeret dan menjerat Ka

ARTIKEL: Gubernur Papua Barat Saatnya Mengevaluasi Kinerja Inspektorat
Artikel

0

Gambar: Ilustrasi Respon Publik. Oleh : NUS B Pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, di depan wartawan seperti dikutip dan dirilis TribunePapuaBarat, 12 Februari 2025, agar Inspektorat Papua Barat tidak menjadi pajangan saja, laksana petir di siang bolong yang menggelegar, membuat setiap telinga jajaran Pemda juga publik memekak. Betapa tidak, hal itu disampaikan ditengah intensnya institusi itu menjajal praktek rasuah yang bertubi-tubi. Kebanyakan berasal dari Pemerintah Daerah

Misteri Di Balik Kasus Mogoy-Mardey: Uji Kejelian, Kecermatan dan Integritas APH
Headline

0

Gambar: Ilustrasi PUBLIK BERSUARA OLEH : NUS B. Siapa aktor utama? Adakah motivasi kepentingan tertentu? Dana mengalir kemana saja? Direktur GBT masih hidup? Mengapa belum ditemukan jejaknya? Inilah pertanyaan yang ada di benak publik Papua Barat, menanggapi kasus bernilai 8,5 M lebih rupiah itu. Kejelian, Kecermatan dan Integritas Aparat Penegak Hukum di Kejati Papua Barat, tertantang untuk mengungkap aktor utama, motivasi, aliran dana, dan menangkap Direktur GBT penyedia jasa konstruksi.

ARTIKEL: Dilema Pejabat Rendahan Melakoni Perintah Jabatannya
Headline

0

Gambar: Ilustrasi Curahan Hati Pejabat Kecil Tangkapan Obrolan Pinggir Jalan. Oleh : Nus B.  Eselonisasi Struktural dalam Institusi Pemerintahan di berbagai Sektor mulai Pusat sampai ke Daerah, mengenal 5 tingkatan, yakni eselon I, II, III, IV dan V, selain non struktural jabatan fungsional. Kewenangan tiap eselon pun sesuai peraturan, telah dipertegas dengan rumusan-rumusan klausual yang mengatur ruang lingkup dan batas kewenangan secara jelas. Mulai dari tingkat tertinggi eselon I sampai