SORONG.SorongPos.Com,- Bertempat di lantai dua ruang Camelia Hotel Aston,Kamis(2/10) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD) diwakili Asisten III Setda Pemprov PBD Dra Atika Rafika M.Si membuka kegiatan Lokakarya Penguatan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi PBD. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu saat ditemui media di Hotel Aston menjelaskan, terkait dengan kegiatan konservasi pembangunan rendah karbon sudah diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang dilakukan di seluruh Indonesia.
Menurutnya bahwa bumi saat ini dihuni sudah tidak panas lagi dan mendidih. Oleh karena itu berbagai pertemuan yang dilakukan secara global. Dimana sudah ditetapkan bahwa temperatur bumi dibawah 1,5. Dengan demikian lanjut Kelly semua aktifitas pembangunan harus didukung program pembangunan rendah karbon. ” Jadi ini bagian yang perlu di siasati. Semua stockholder yang bicara pembangunan bersama Pemda,sehingga merumuskan rencana, kebijakan dan program bagi daerah terutama bisa mendukung bagaimana menurunkan suhu temperatur bumi,” akunya.
Ditambahkanya Kelly juga untuk Provinsi PBD, dimana pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan program. Untuk bisa mendukung program pembangunan rendah karbon yakni salah satunya menyiapkan dokumen volumeching 2030. Bahkan kata Kelly pihaknya juga sudah mempresentasikan pada Kementrian Kehutanan dan proposalnya sudah disiapkan serta sudah disetujui. ” Jadi program volumeching PBD akan masuk pada tahap ketiga.Kemudian untuk RBP PBD sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelola Lingkungan,” ujarnya.
Sekahb itu juga Gubernur PBD juga sudah ikut menyaksikan proses penandatangan antara Badan Pengelola Lingkungan,dengan salah satu mitra dari Pemprov PBD dan namanya pena bulu. Diaukinya Dinas Lingkungan Hidup,Kehutanan dan Pertanahan tidak menyumbangkan dana ke ka daerah. Tetapi pihaknya banyak membawa program ke PBD. ” Programnya yakni banyak sekali pertemuan dengan mitra dalam rangka memberdayakan masyakarat kampung, desa. Semua dilakukan dengan efektif, dalam setahun ini mungkin OPD kami yang paling banyak buat kegiatan, tanpa memakai dana APBD,” tegasnya.
Lebih lanjut Kelly mengatakan bahwa Minggu depan, pihaknya akan kembali melakukan pertemuan dengan para mitra, dalam rangka kolaborasi mitra pembangunan, dengan tujuan PBD memiliki forum kolaborasi pembangunan berkelanjutan untuk mengawal kebijakan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan Pemda. Disebabkan keterbatasan anggaran, maka wadah ini akan digunakan dalam rangka bersinergi, bermitra dan berkolaborasi untuk pembangunan kedepan.
” Hari ini kita krisis iklim, kemudian polisi dan hilangnya sebuah habitat dan hutan. Karena tuntutan pembangunan. Makanya kita tidak bisa salahkan dan mempertentangkan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi. Sepanjang kita perdebatkan ekonomi dan ekologi, pasti masalah. Tugas kita mencari solusi, sehingga ada keseimbangan dan berjalan bersama. Ditambah dengan sosial, ini harus butuh kajian ilmiah,” ujarnya.
Lanjut Kelly kajian sangat dibutuhkan sehingga kedepan tidak meninggalkan warisan yang kurang baik pada generasi selanjutnya. Ditambahkannya juga dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, dimana pihaknya sudah memasukan program pembangunan rendah karbon. Dikarenakan keterbatasan anggaran, dimana pihaknya akan menggandeng semua mitra,untuk mempresentasikan program apa saja di PBD.
” Jadi kita bagi tugas, program ini ditangani mitra yang mana. Kita ajak semua LSM lingkungan, tetapi jangan LSM Lingkungan yang bermasalah. Misalnya memprovokasi masyarakat, tanpa data dan fakta. Kami harap teman-teman LSM mau berikan statement dan informasi harus sesuai data, fakta dan bukti,” terangnya.
Dicontohkan Kelly jika terjadi pencemaran lingkungan, agar segera melaporkan dan jangan sampai menjadi bola liar. Dikarenakan saat ini isu yang sedang menghangat adalah masalah HAM dan Lingkungan terkait dengan iklim. Disamping itu Kelly juga sesuai kebijakan nasional, kaitan pembangunan energi terbarukan, sehingga hal ini perlu adanya kajian pada daerah masing-masing. Dimana PBD butuh kajian potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk mendukung energikan terbarukan.
” Makanya kita butuh kajian di setiap kabupaten yang ada di PBD. Mulai dari potensi laut dan daratnya, nanti kita tuangkan dalam rencana, kebijakan dan program. Dalam penyusunan kedepan bisa menjawab kekayaan alam baik dari laut maupun darat. Kapasitas untuk mendukung energi terbarukan sangat banyak di PBD. Tapi kita harus lakukan kajian potensi SDA, sehingga bisa dijual secara nasional maupun internasional. Bisa juga melalui pameran, sehingga banyak orang tahu dan bisa datang berinventasi di PBD,” bebernya. (boy)