KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Pemerintah Kota Sorong resmi menyerahkan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Sorong untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna XXVII. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Sorong, Senin (24/11/2025).
KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmen memperkuat pengawasan internal dan pengendalian kontrak pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang melibatkan BPKP Papua Barat Daya, Polresta Sorong Kota, dan Kejaksaan Negeri Sorong. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin (24/11/2025).
KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Pemerintah Kota Sorong merilis hasil akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2025 dengan menetapkan tiga besar peserta untuk setiap jabatan yang dibuka. Keputusan ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor 800.1.2.6/2082/2025 yang diterbitkan Panitia Seleksi pada 20 November 2025 di Kota Sorong. Penetapan dilakukan setelah seluruh peserta menjalani rangkaian seleksi yang meliputi Administrasi, Penulisan Makalah, Assessment Center, dan Wawancara. Proses penilaian mengacu pada Berita Acara
SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya dari partai Golkar Robert Joppy Kardinal saat ditemui media di Aston Hotel, Sabtu(22/11) menjelaskan soal Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan 3 lokasi tambang nikel di Provinsi Sultra. Bahkan tidak tertutup kemungkinan tim dari KKP akan juga menurunkan tim ke Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan dengan tegas RJK sapaan akrabnya mengatakan, bahwa penegakkan hukum tidak memanang bulu siapapun dia. Kemudian lanjut
SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya dari Partai Golongan Karya (Golkar) Robert Joppy Kardinal saat ditemui sejumlah media di Hotel Aston pada sela-sela pelaksanaan Musyarawah Daerah (Musda) II Partai Golkar Papua Barat Daya menjelaskan, yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan musda bukan hanya sekedar memilih Ketua DPD I Partai Golkar di Papua Barat Daya, tetapi bagian dari konsolidasi secara menyeluruh dari Provinsi sampai di kabupaten dan kota termasuk
SORONG.SorongPos.Com,- Plt Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya(PBD) Ir. Max Hehanussa saat ditemui media ini, Kamis(20/11) di Cafe Drei Kinder menjelaskan, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Golkar PBD II bakal di buka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia,Sekum dan Bendum. Selain itu juga turut hadir Plt DPD I Partai Golkar TB. Ace Hasan Syadzily selaku Gubernur Lemhanas. Adapun lanjut
SORONG.SorongPos.Com,– Menyusul dengan rencana pembangunan pasar Remu Kota Sorong pada tahun 2026 mendatang. Dari pantauan media ini, Rabu(16/11) bertempat di lantai dua ruangan Anggreak kantor Walikota.Dimana Dinas Perhubungan Kota Sorong mendatangkan konsultan dari Jakarta, guna memaparkan penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Kegitan tersebut dibuka oleh Asisten I Pemkot Jermias Gambenop, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong Paul Yawan,Sekertaris Dishub Kota Zikri Helmi dan Kabid LLAJ Dishub
KOTA SORONG, SORONGPOS.COM — Kebutuhan darah di Kota dan Kabupaten Sorong masih belum terpenuhi sepenuhnya, sementara permintaan terus meningkat setiap bulan. Kondisi itu disampaikan Unit Donor Darah (UDD) PMI saat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Sorong menggelar kegiatan donor darah bertema “Perempuan Berdonor” dengan target 150 peserta, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Selasa (18/11/2025).
SORONG.SorongPos.Com,- Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo melalui Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya (PBD) Kombes Pol Iwan Manurung menjelaskan, belum lama ini pihak Ditreskrimsus Polda PBD menurunkan tim, guna melakukan kegiatan penertiban dan himbauan secara lisan, sekaligus memasang spanduk dilokasi pertambangan emas tanpa ijin(PETI) yang berada di lokasi kampung Orwen, Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw dan lebih tepatnya lokasi tersebut berada di belakang gedung Gereja GKI Imanuel dan belakang
“ Klien saya Beatrick Baransano, tidak menerima s3epeserpun uang pembayaran pekerjaan itu, dari siapa pun. Alias tidak menerima uang haram dari proyek Peningkatan Jalan Mogoy Merdey, yang bisa dikaitkan dengan dalil menguntungkan diri sendiri. Buktinya, hakim Pengadilan Tingkat Pertama, juga Pengadilan Tinggi Papua Barat, tidak membebankan biaya perkara kepadanya. Tapi, justru dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan” oleh Pengadilan Tinggi Papua Barat, mengabulkan banding
