SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya dari partai Golkar Robert Joppy Kardinal saat ditemui media di Aston Hotel, Sabtu(22/11) menjelaskan soal Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan 3 lokasi tambang nikel di Provinsi Sultra. Bahkan tidak tertutup kemungkinan tim dari KKP akan juga menurunkan tim ke Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan dengan tegas RJK sapaan akrabnya mengatakan, bahwa penegakkan hukum tidak memanang bulu siapapun dia. Kemudian lanjut RJK yang dilakukan KKP adalah merupakan bagian dari tugas mereka dan dilakukan penindakan oleh Dirjen PSDKP.
” Seperti di Kehutanan ada penegakkan hukum. Ini mereka juga penegakkan hukum,” akunya.
Oleh karena itu jika ditemukan tidak memiliki ijin pemanfaatan ruangan laut, di daerah mana saja termasuk di Provinsi Papua Barat Daya, maka akan diambil tindakan dilakukan adalah melakukan penyegelan.
“Jadi sekarang bukan hanya Satgas Reklamasi. Tetapi masalah tambang-tambang termasuk perusahaan kelapa sawit,” ujarnya.
Menurut RJK perusahaan-perusahaan tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun beroperasi dan menikmati hal-hal yang negatif dan salah baik pengusaha tambang maupun perusahaan kelapa sawit.
” Sekarang syaratnya dikembalikan ke negara. Mereka harus akui dikembalikan ke negara. Yah kalau ada yang melanggar wajib di hukum,” ujarnya.
Bahkan dengan tegas RJK mengatakan jika di wilayah Papua Barat Daya, baik perusahaan pertambangan maupun perusahaan sawit, jika ada yang melakukan pelanggaran. Dimana pihaknya sangat yakin satgas penegakkan hukum akan bertindak. ” Sudah pasti akan ditindak dan saya kira satgas penegakkan hukum sudah tahu,” bebernya.(boy)