Kota Sorong, SorongPos.com – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Kantor Cabang Sorong, menggelar Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Sorong, tentang Pengelolaan Kas Daerah (Kasda) , dan Payroll Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Sorong, Rabu (16/3/2022) di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, M.M.
Selain itu, juga dilakukan Penyerahan Setoran Modal pemerintah Kota Sorong Tahun 2021 dan tahun 2022, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda bagi pimpinan OPD dan bendara.
Mengawali sambutan, Direktur Utama PT. Bank Papua, F. Zendato mengatakan, sebagai mitra pemerintah daerah kota Sorong, Bank Papua senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima dan terbaik, dalam rangka mendukung pemda kota Sorong, untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan.
“Pada akhirnya, tentu juga akan berdampak pada Bank Papua untuk tetap lebih maju. Hari ini kita akan menandatangani perjanjian kerja sama, Kemudian juga penandatanganan penyaluran gaji dengan sistem payroll. Nantinya akan langsung masuk dalam rekening pegawai secara otomatis,” jelas Dirut.
Menyoal usulan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Sorong terkait permasalahan pemotongan sekali angsuran yang langsung diblokir, dirinya berjanji akan melihat kembali, apakah pemblokiran tersebut dilakukan secara permanen, atau hanya untuk pembayaran angsuran tersebut saja.
Apabila dilakukan secara permanen, maka pemblokiran itu harus dibuka. Hal terpenting dalam permasalahan ini adalah, setiap jatuh tempo angsuran, uang didalam rekening tersebut harus diperuntukkan untuk membayar angsuran yang sudah ada.
“Jadi pada saat jatuh tempo angsuran, yang penting uangnya harus ada didalam rekening. Tetapi juga, tidak ada lagi pemblokiran yang permanen. Mungkin karena itu dilakukan secara manual. Nanti kita bikin secara sistem, sehingga pada saat jatuh tempo, hanya terpotong satu kali angsuran pada saat itu. Tentunya saya butuh dukungan dari para ASN untuk mendukung Bank Papua, sehingga tidak ada angsuran yang menunggak,” ujar Dirut.
Alasannya, untuk saat ini, untuk sekali dan sehari terlambat membayar angsuran, maka otomatis akan berpindah kolektivitas menjadi golongan dua. Pada saat yang sama, sambungnya, Bank Papua harus menyediakan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Dikuti dari store.satupiston.com, CKPN didefisinikan sebagai penyisihan kerugian atas portofolio kredit (pembiayaan), dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. Nilai ekonomi pembiayaan dan pendanaannya, dapat naik dan turun disebabkan karena adanya perubahan dengan kualitas kredit, yaitu jika terjadi masalah terhadap itikad baik dan kemampuan debitur, untuk melunasi kreditnya.
Jika demikian, pada akhirnya akan menambah biaya bagi Bank Papua. Selain itu, tentunya kualitas kredit dari nasabah yang terlambat membayar angsuran, juga akan dianggap jelek, karena reputasi tersebut secara otomatis tercatat pada lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK).
“Tentunya ini berdampak jelek saat kita mengajukan kredit pada bank lain, karena akan ketahuan. Mudah-mudahan, dengan adanya penandatanganan PKS ini, layanan kepada seluruh ASN di pemkot Sorong akan lebih baik,” harap pria kelahiran Gn. Sitoli, 15 November 1958.
Lanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi digital saat ini, maka Bank Papua terus melakukan inovasi. Disamping Skor Bank, PT. Bank Papua juga memiliki beberapa aplikasi yang dapat digunakan seperti Mobile Banking yang dapat digunakan dengan smartphone.
Ada juga Internet Banking Corporate, sekaligus Sistem manajemen Kas atau ‘Cash Management System’ (CMS), dalam rangka pengelolaan pembayaran sekaligus pengeluaran, baik untuk pemerintah daerah, maupun perusahaan-perusahaan lain, yang dapat sendiri melakukan transaksi.
OJK telah memberikan program layanan keuangan Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor Untuk Keuangan Inklusif. Saat ini, pihak PT. Bank Papua telah memberikan nama program tersebut yaitu, Laku Pandai Bank papua.
Sebagaimana dilansir kawattimur.id, layanan Laku Pandai Bank Papua telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 18 Juni 2021, dengan perihal Pemberian Izin Layanan Keuangan Tanpa Kantor, dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) atau Bank Saudara.
“Jadi, Bank Papua tanpa kantor fisik, tetapi kami melalui agen. Nanti kami akan membuat beberapa agen di sejumlah tempat, jika jarak jangkau dari fisik Bank Papua terlalu jauh. Para agen juga akan mendapat bonus sesuai dengan transaksi yang dilakukan di tempat tersebut,” ulas Dirut.
Diungkapnya, OJK memberikan target kepada PT. Bank Papua pada tahun 2022, untuk membuka minimalnya 1.500-2.000 agen disamping kantor-kantor fisik. Siapa saja yang dapat menjadi agen? Tentunya ‘mereka’ yang mempunyai kios.
Persyaratannya sangat mudah, yaitu mempunyai smartphone. Seluruh transaksi nantinya dapat dilakukan di agen tersebut, yang dimulai dari setoran, pembayaran dan transfer. Ditegaskan, pihaknya juga akan berinvasi, agar pada agen tersebut juga dapat melakukan buka rekening tabungan. Namun demikian, jumlah pada rekening tersebut dengan nominal tertentu.
Kemudian kami sedang mengembangkan pinjaman digital atau ‘digital lending’, sehingga para ASN dan UMKM tidak perlu lagi ke bank papua. Namun, cukup dengan men-download aplikasi yang telah disediakan. Pada aplikasi tersebut, terdapat beberapa parameter yang harus diisi, sehingga proses pencairan lebih cepat.
“Jadi para ASN tidak perlu harus ke Bank Papua, tetapi cukup mengisi formulirnya di rumah atau kantor. Oleh karena itu, kami minta Wali Kota dan para ASN untuk mendukung Bank Papua, agar menjadi terbesar di Tanah Papua diantara bank-bank lainnya di tanah ini. Selain itu, Bank Papua turut mendukung pemerintah dengan mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang nantinya dapat langsung berhubungan dengan Departemen Keuangan dan kanal pembayaran pajak,” ulas Dirut.
Sementara itu, di waktu terpisah, Wali Kota Sorong dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan PKS yang akan dilakukan dengan Bank Papua cabang Sorong, akan menjadi contoh dan dilakukan oleh BaPk papua cabang lainnya di Tanah Papua.
“Bank Papua lahir di Tanah Papua bersama rakyat papua, jadi hidup dan mati, tetap bersama rakyat papua di Tanah Papua. Bank Papua tidak ada dimana-mana. jika ada, itu hanya sebagai pelengkap saja. Utamanya ada di Tanah ini. Sebagai Pemerintah, kami mempunyai suatu keinginan yaitu, Bank Papua harus dijaga dan diselamatkan, agar hidup dan berkembang di tanah ini. Baik hari kemarin, hari ini, dan terus ke depan,” tandas Wali Kota yang disambut tepuk tangan.
Disebutkan, sejak didirikan, Bank papua telah berjuang dan menunjukkan jati diri, bahwa ‘mereka’ ada di Tanah ini. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas, baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Bank Papua tetap ada di hati setiap ASN.
“Selaku Wali Kota dan lapisan masyarakat kota Sorong, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Direktur Utama Bank Papua beserta seluruh jajarannya. Saya juga berterima kasih kepada direktur utama sebelumnya, atas kebersamaan yang telah dibina selama itu,” ucap Wali Kota.
Ungkapnya, setiap orang yang datang dan melihat kota Sorong, terkagum dan heran menyaksikan perkembangannya saat ini. Ditegaskan, semua itu tidak akan jatuh dari langit, namun terdapat peran serta Bank Papua didalamnya. Disimpulnya, Bank Papua mempunyai andil yang cukup besar di Tanah Papua.
Terkait denga gaji ASN yang terblokir, Wali Kota berpesan agar ASn tersebut dapat datang ke Bank papua, dan melakukan dengan pembicaraan yang baik dengan pihak bank. Secara teknis menurutnya, tentunya pihak bank tidak akan menghalangi para nasabah.
“Perusahaan selalu berusaha berbuat yang terbaik kepada pelanggan atau nasabahnya. Itu adalah salah satu bentuk promosi. Jika promosi semakin baik, tentunya menarik peminat untuk hadir dalam salah satu produk, termasuk perusahaan PT. Bank Papua,” tutup Wali Kota diakhir sambutan.
Usai itu, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS pengelolaan Kasda, dan Payroll Gaji ASN Pemkot Sorong, oleh Walikota Sorong dengan pemimpin Bank Papua Cabang Sorong, Matheus A. Mual, yang disaksikan Wakil Walikota Sorong, dr. Hj. Pahimah Iskandar, Sekretaris Daerah kota Sorong, Drs. Yakob M. kareth, M.Si, dan Direktur Operasional BPD Papua, Isak Samuel Wopari.
Selanjutnya penyerahan setoran modal pemerintah Kota Sorong Tahun 20221 dan tahun 2022, dari Walikota kepada Direktur Operasional dan Dirut PT. Bank Papua. Selain itu, terdapat pemberian cinderamatan dalam bentuk plakat, yang diserahkan Dirut Bank papua kepada Walikota, dan Direktur Operasional kepada Wakil Walikota, serta penyerahan plakat dari Walikota kepada Dirut, dan Wakil Walikota kepada Direktur Operasional. Kegiatan ini ditutup dengan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda. (Sumber: Diskominfo Kota Sorong)