Kota Sorong

Ketua DAP Wilayah III Silahturahmi Dengan Polda PBD

SORONG.SorongPos.Com,- Ketua DAP wilayah III Doberay yang membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Ronald Kondjol.S.H, mengatakan, ada tiga hal yang disampaikan, terkait dengan situasi keamanan dan Kamtibmas selama ini terjadi di satu Kota dan Lima Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat Daya.

DAP Wilayah III Doberay Ucapkan Selamat Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

SORONG.SorongPos.Com,– Ketua Dewan adat Papua wilayah ||| Doberay Ronald Kondjol SH menyampaikan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua Barat Daya (PBD) periode 2024 -2029 dan harapan nya agar Gubernur dan Wagub PBD terpilih dapat merangkul seluruh masyarakat yang berbeda pilihan saat perhelatan politik kemarin. ” Karena pesta politik sudah berakhir maka ketua DAP mengharapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih bersama seluruh masyarakat provinsi Papua Barat daya bergandengan

Anggota DPR RI Papua Barat Daya Pertanyakan Dana CSR PT.GAG Nikel Raja Ampat

SORONG.Sorongpos.Com,- Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal saat menghubungi media ini via ponsel Jakarta-Sorong, Kamis (4/2) mempertanyakan keterbukaan dari PT GAG Nikel di kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terkait pembagian dana CSR. Bahkan RJK sapaan akrabnya mempertanyakan coorporate social responsilibity (CSR) minimal 2 sampai 4 persen dari total keseluruhan keuntungan perusahaan.

Soal Ketenagakerjaan DAP III Wilayah Doberay Minta Ikuti Aturan Pemerintah dan Prioritaskan OAP

SORONG.SorongPos.Com.-Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Ronald Kondjol SH saat ditemui media Selasa (4/2) mengatakan pihaknya sangat mendukung pendataan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya. Namun yang sangat disesalkan banyak perusahaan baik yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan,kehutanan, migas yang ada di provinsi Papua Barat Daya belum mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.