SORONG.SorongPos.Com,-Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor saat menghubungi media ini via ponsel Jumat(7/2) menegaskan, terkait dengan pembagian dana CSR dari PT GAG Nikel, perlu dipertanyakan kejelasannya dan dipergunakan untuk apa saja.
Oleh karena itu pihaknya akan meminta kepada BPK RI melakukan audit terhadap keuangan dari PT GAG Nikel. Kemudian pihaknya juga meminta kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera turun melakukan penyelidikan. Apabila ditemukan perbuatan melawan hukum atau adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, agar segera dinaikkan status ke tingkat penyidikan.
” Ini perusahaan BUMN atau perusahaan plat merah. Posisi saya sebagai DPD RI perwakilan Papua Barat Daya yang ada di Komite I. Yang diberikan hak konstitusional dan mempunyai tupoksi melakukan pengawasan, karena saya sudah dapat laporan, maka saya desak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung maupun KPK melakukan penyelidikan audit anggaran dari PT GAG Nikel dan program CSR dikemanakan ? dan peruntukan untuk apa. Jikalau benar hasil dan outputnya untuk apa,” tegasnya.
Disamping itu Senator PFM juga mengatakan program CSR yang terpenting adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan terhadap warga sekitar dari wilayah operasional PT GAG Nikel sudah sampai dimana.
” Ini perusahaan plat merah, yang jelas dalam waktu dekat saya akan turun bersama dengan pak Robert Kardinal selaku anggota DPR RI dari Papua Barat Daya. Kita akan melihat secara langsung dan melakukan monitoring,” urainya.
Lebih jauh Paul Finsen Mayor juga menegaskan setelah turun ke lokasi perusahaan PT GAG dan perusahaan lainnya, pihaknya akan melayangkan panggilan daripada pimpinan perusahaan tersebut, untuk mempertanggung jawabkan semua kejanggalan.
Ironisnya juga kata Paul pihaknya sangat menyayangkan perusahaan sebesar PT GAG Nikel belum membayar pajak alat berat yang digunakan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Padahal sudah diketahui pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 lalu terbesar dari seluruh Indonesia adalah daerah Kalimantan Timur dan salah pemasokan terbesar buat PAD nya diperoleh dari pajak alat berat.
” Apalagi dua tahun belakangan ini belum bayar ke Pemprov PBD. Ijin jadi perhatian serius bagi saya, selaku pejabat tinggi negara dan legislator pembuat UU. Untuk KPK dan Kejaksaan saya sudah bertemu mereka, kita akan bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan secara bersama-sama. Saya warning sekali lagi ya,” tegasnya.