SORONG. Sorong pos Com,-Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Papua dan Papua Barat Daya Amos Atkana S.Pt.MM melalui press release yang disampaikan kepada media ini, Rabu(31/5) menjelaskan, dalam rangka mewujudkan semangat demokrasi jelang pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari 2024 mendatang. Dimana dirinya mengkuatirkan dan mempersoalkan mengenai proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya.
Hal ini menurutnya dapat terlihat pada beberapa daerah tertentu. Dimana data-data tersebut masih tetap sama atau terkesan dipelihara dan tidak adanya perubahan. Bahkan Amos yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Papua Barat 2015-2020 menguraikan pada daerah tertentu, terdapat data- data bermasalah. Seharusnya KPU mengeluarkan data tersebut. ” Yang kita lihat data bermasalah ini kok masih terus keluar dan muncul pada DP4,DPS, SPS dan HP-1 dan juga nantinya di DPS HP-2. Ini yang kamik kuatirkan bahwa DPT masih tetap sama dengan DPS di Papua Barat Daya,” akunya.
Selain itu juga Amos menyoroti mengenai anggaran yang dikeluarkan dalam rangka proses pemutahiran data, jikalau pemutahiran data tetap bermasalah dan terpelihara dan nantinya akan bermuara pada dikeluarkan DPT. ” Saya lihat ini perlu adanya sinergitas baik antara penyelengara,KPU dan Bawaslu termasuk instansi teknis terkait yakni Dukcapil sebagai pengelola data dari pemerintah,” urainya.
Bahkan Amos juga menegaskan hal ini harus dibenahi secepat mungkin, sehingga tidak terkesan saling tuding antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. ” Data bermasalah dan penggandaan. Itu biasanya terdapat pada daerah yang letaknya yakni perbatasan antar dua kabupaten dan provinsi,” terangnya. (boy)