Cagub PBD Diminta Tahan Diri dan Jangan Tebar Pesona

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPR Papua Barat Abner Jitmau sedang diwawancarai soal pengisian jabatan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (6/1/2023). Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Abner Jitmau Soroti Pembagian Jabatan Pimpinan OPD Pemprov Papua Barat Daya, https://papuabarat.tribunnews.com/2023/01/06/abner-jitmau-soroti-pembagian-jabatan-pimpinan-opd-pemprov-papua-barat-daya. Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Fransiskus Salu Weking

SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPRD Papua Barat dari Fraksi PDIP Abner Reinal Jitmau S.Sos. MM saat ditemui media Selasa(28/2) mengatakan, jika melihat konstalasi politik yang memanas memasuki tahun politik terutama pada tahun 2024 mendatang. Menurutnya pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif yakni DPRD,DPR Provinsi, DPR RI dan DPD RI pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Ditegaskan juga bahwa saat ini, secara nasional bahwa siapa yang akan maju sebagai Capres dan Cawapres. Dimana belum ada yang tahu baik partai yang mendukung atau berkoalisi mendukung pasangan calon. Selain itu juga jika ada partai yang sudah mendukung dan mengusung bakal calon presidennya, dimana akan dilihat kembali. Apakah partai tersebut akan mendukung atau mengusung kandidat calon presidennya ataukah koalisi parpol yang dibangun saat ini akan bubar.

” Apakah kandidat presiden pada tahun 2024 mendatang, hanya satu orang saja atau ada juga kandidat lainnya yang bertarung. Koalisi yang dibangun saat ini mendukung pasangan calon, itu belum tentu juga. Bisa saja bubar setelah melihat hasil pemilihan legislatif nantinya,” urainya.

Kata Abner yang merupakan calon doktor politik bahwa koalisi yang dibangun bisa saja bubar dan mundur. Dikarenakan saling tawar menawar jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya termasuk partai pengusung yang tidak mencukupi kuota 20 persen di parlemen. Sementara itu Abner juga mengatakan, melihat kembali kondisi di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda dan baru saja hadir. Dimana untuk kepentingan pileg adalah yang utama.

Kemudian bagi siapa saja calon akan yang maju menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pilkada di tahun 2024, agar menahan diri dan jangan terlalu mengumbar atau tebar pesona. Jikalau maju menjadi calon Gubernur dan melakukan sosialisasi mempertahankan atau meraih jumlah perolehan kursi partai di DPR RI adalah sah-sah saja.

” Itu silahkan dan sosialisasi dari sekarang. Karena perjuangan pada tanggal 14 Februari adalah mencari siapa calon yang duduk di kursi DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota dan Kabupaten dari jumlah perolehan kursinya. Untuk calon incumbert DPR RI yang maju dari Papua Barat saat itu adalah orang dari Sorong Raya sini. Nantinya mereka akan maju kembali seperti pak Robert Kardinal, Rico Sia, Michael Wattimena yang akan kembali maju termasuk para kepala daerah yang baru saja pensiun dari tahun 2022. Semua rebut 3 kursi DPR RI,” terangnya.

Bahkan akan merinci, jika ingin maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Barat Daya. Hal ini tentunya harus melihat perolehan jumlah kursi pada legislatif hasil pileg bulan Februari 2024. Dengan demikian masing-masing partai bisa memasang target untuk mendukung pasangan calonnya. Anehnya kata Abner belum melihat hasil pileg 2024 saja, dimana ada bakal calon Gubernur yang sudah mengkampanye dirinya akan dicalonkan dari partai PDIP, kemudian ada yang menyatakan akan dicalonkan dari Nasdem ,Golkar, Demokrat dan partai A dan B.

Padahal secara aturan harus mengetahui dulu partai akan menang dan mendapatkan perolehan kursi guna mendukung dan mengusung pasangan cagub dan cawagub. ” Jumlah kursi sebanyak 35, jika dikalikan 20 persen. Itu dapat 7 kursi yang akan mencalonkan satu pasangan kandidat cagub dan cawagub. Kalau ini terjadi berarti bisa menjadi 5 pasangan calon. Dari 18 parpol,partai apa saja yang akan masuk meraih kursi di DPR PBD. Tidak mungkin semua dapat 35 kursi dari 18 parpol, saya yakin pasti mentok 11 atau 12 parpol yang meraih kursi nantinya,” imbuhnya.

Oleh karena itu Abner menyarankan kepada calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya di Provinsi Papua Barat Daya, agar menahan diri. Jangan hanya melihat karena memimpin atau menjadi Ketua Partai, kemudian bisa dengan mudah mendapatkan rekomendasi maju menjadi cagub atau lolos menjadi anggota DPR RI.

” Saya katakan belum tentu dan tulis disitu belum tentu sebanyak 3 kali. Persoalannya di lapangan adalah rakyat yang menjadi jenderal di lapangan yang akan menentukan. Saya secara pribadi adalah pemohon rakyat dan yang menjadi menjadi jenderal di TPS adalah rakyat. Merekalah yang menentukan, ” tuturnya.

Dikatakan Abner pula sebaiknya secara bersama mengedepankan, politik yang baik, cerdas, santun, berwibawa dan punya etika. Dengan demikian menurut Abner, jika ada yang sudah mengatakan akan dicalonkan menjadi calon Gubernur dari parpol. Dikarenakan sudah menjabat sebagai ketua partai. Dimana itu tidak etis dibicarakan saat ini, dikarenakan semua masih dalam angan-angan atau mimpi. Disamping itu juga Abner mengingatkan bahwa uang bukan menjadi jaminan. Kemudian sekali lagi uang hasil curian, tidak akan menjadi jaminan sukses.

” Persoalan masuk jadi jadi cagub. Itu gampang sekarang mari kita kerja dulu. Pertahankan basis, kemudian visi dan misi apa yang akan disampaikan kepada masyarakat,” urainya.

Bahkan Abner dengan nada meninggi mengatakan, jikalau ada yang merasa diri sudah pernah merusak pemerintahan dan buat tidak baik Dihimbau agar jangan membicarakan visi dan misi lagi. Dikarenakan pasti rakyat dan bisa saja anjing maupun kucing akan ikut tertawa. ” Jadi jangan buat visi dan misi lagi rakyat sudah tidak percaya. Bawa visi baru datang pun tidak akan. Jadi lebih bagus diam, jangan sombong kalau pimpin partai. Kerja baik dan bagus dan bagaimana mengikuti orang yang sudah berhasil di dalam politik. Supaya jangan dibohongi lagi,” bebernya. (boy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *