SORONG.SorongPos.Com, – Anggota DPR RI Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal, dalam rangka reses Jumat (22/5). Sekaligus melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan dan juga tatap muka bersama warga di kelurahan Tampa Garam Distrik Maladom mes. Usai melakukan tatap muka dan tanya jawab dengan warga. Dimana ada beberapa hal menarik yang ditemui yakni keluhan warga terkait bantuan sosial dari Kementrian Sosial.
Selain itu warga mengurus KTP maupun Kartu Keluarga diharuskan mengurus kembali kartu keluarga terbaru.Disamping itu juga bantuan bea siswa kepada para siswa. Terkait hal tersebut Robert Joppy Kardinal saat ditemui pers di sela-sela buka bersama di Rylich Panorama Hotel mengatakan, mengenai masalah KIP dan PIP. Dimana program Kartu Indonesia Pintar dihentikan. Bahkan kata Robert hal ini menjadi PR bagi dirinya selalu anggota Komisi X DPR RI yang memiliki mitra kerja dengan Kementrian Pendidikan dan Kementrian Pariwisata. Oleh karena itu Robert menegaksan, akan menanyakan hal ini kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian terkait melalui Menteri Pendidikan, ” Apakah dihentikan program KIP. Karena sudah ada program baru yang disebut PIP. Karena PIP merupakan bantuan bea siswa bagi siswa mulai dari SD, SMP, SMA, SMK termasuk Mahasiswa, ” akunya.
Ketika disinggung tidak semua bantuan bea siswa diperoleh siswa maupun mahasiwa yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kata Robert ” Kalau itu masalah teknis, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan bea siswa pendidikan. Tentu kalau tidak ada syarat yang dimasukan. Makanya bisa saja orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan. Ini bantuan buat orang tidak mampu, tapi kalau orang mampu yang menerima yang menjadi permasalahan. Akan tetapi jika temuan, kalau dibawah 5 persen, dimana hal ini bisa ditoleransi, ” urainya.
Ditambahkan Robert bahwa terkait hal tersebut, pihak akan menyampaikan dan menanyakan kepada Kementrian Pendidikan.
Disamping itu tegas Robert pula bahwa untuk masalah Pendidikan. Dimana sebagai anggota DPR RI memiliki program aspirasi yang dilaksanakan pada tiap daerah pemilihan
” Tahun 2024 untuk daerah pemilihan saya di Papua Barat bea siswa Pendidikan yang menerima berjumlah 25 ribu siswa termasuk mahasiswa. Sedangkan tahun 2021 lalu sekitar 17 ribu lebih siswa dan mahasiswa yang mendapat bantuan. Jadi mereka diberikan bantuan setiap semester. Untuk siswa SD Rp 450 ribu, SMP 750 ribu, SMA dan SMK Rp 1 Juta. Sedangkan mahasiswa Rp 7,5 juta sampai dengan Rp 14 Juta, ” terangnya.
Selain itu juga kata Robert mengenai soal KTP dan Kartu Keluarga soal keluhan warga yang sudah mengurus sesuai ketentuan. Akan tetapi juga tidak mendapatkan bantuan sosial. Dimana pihaknya akan menanyakan hal ini secara langsung kepada Kemensos RI. Hal ini kenapa sampai terjadi, akan tetapi menurutnya pihak pemerintah kemungkinan sedang memperbaiki sistim pada Dukcapil dan juga memperbaiki Daftar Penilih Tetap.
” Karena di Papua ada banyak tempat. Tapi mungkin saja orangnya sudah tidak ada dan jumlahnya melebihi sebenarnya. Walau harus mengurus kartu keluarga baru, tapi seharusnya NIK tidak berubah. Jika ada temuan seperti ini, akan dilihat berapa persen prosentase masalah. Tapi yang paling penting adalah orang yang paling berhak menerima bantuan harus menerimanya.” Bagi saya itu, tidak mencari kesalahan siapa-siapa. Tapi kedepan dilerbaiko, agar siapapun yang berhak menerima harus menjadi penerima, ” imbuhnya. (boy)