KOTA SORONG. SorongPos.Com, – Bertempat di Swiss Bell Hotel, Kamis(21/4) Gubernur Provinsi Papua Barat melakukan rapat pertemuan dengan Forkopimda Papua Barat. Pertemuan yang dilakukan tertutup tersebut dihadiri Pangdam Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kejati Papua Barat, Danlantamal, Kepala BIN Papua Barat dan Ketua DPRD Papua Barat.
Usai melakukan pertemuan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan M.Si saat ditemui media menjelaskan bahwa, pertemuan adalah pertemuan biasa dan merupakan koordinasi diantara Forkopimda jelang berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Papua Barat pada bulan Mei mendatang. Hanya saja Gubernur enggan merinci apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. ” Pertemuan biasa saja. Karena saya mau berakhir masa jabatan. Ibarat koordinasi dengan sesama Forkopimda, ” akunya.
Sementara itu Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat ditemui persen, menjelaskan, pada prinsipnya selalu aparat akan mendukung apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat dan tidak terlibat dalam politik praktis. Menurutnya juga salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan, nantinya Forkopimda Papua Barat. Akan mengadakan suatu kegiatan, dimana hal ini perlu dilakukan kesepakatan bersama. Soal carateker Gubernur Papua Barat, dimana sudah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Presiden RI. ” Tujuan kita adalah situasi menjadi kondusif dan aman. Makanya kita forkopimda akan mengadakan kegiatan, untuk kesepakatan bersama. Hadirkan para tokoh adat, masyarakat, agama, ” uraonya.
Lebih lanjut Kapolda mengatakan yang paling penting, setelah turunnya carateker Gubernur Papua Barat. Dimana yang paling penting adalah menjaga wilayah. Kemudian yang menjadi carateker adalah menggantikan kekosongan pejabat dan menjadi roda pemerintah dan pembangunan serta melakukan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan terpilih Gubernur Papua Barat pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada tahun 2024 mendatang.
” Saya berpesan bahwa kondisi ini harus kita jaga bersama termasuk dari Kepolisian dalam hal ini Polda Papua Barat dan Kodam Kasuari serta perangkat Forkompimda akan bersama-sama. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat agar turunnya carateker tidak dijadikan sebagai ivent konteks politik. Tapi kita sama-sama harus taat kepada hukum dan apa yang menjadi keputusan pemerintah sudah final dan harus ditaati. Sekali lagi jangan ada elite-elit yang memanfaatkan ini dalam konteks pokitik, ” tuturnya.
Lebih lanjut Kapolda mengatakan bahwa tugas dari seorang carateker sudah sangat jelas dan hal ini menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam pertemuan. ” Kita sama-sama dengan pak Gubernur membicarakan mengenai kelanjutan pemerintahan, meskipun dipegang carateker, sehingga dalam 2 tahun ini pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, ” akunya. (boy)