Jakarta.SorongPos.Com,- Bertempat di Hotel Mulia Jakarta (24/2) Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw melakukan pertemuan dengan Dessy Unidjaja ( Becky), selaku Vice President Comunication & Advocasy BP Indonesia, didampingi Budiman Moerdijat (Buyung) Head Of Policy & Regulatory Affairs dan Lechana Warikar selaku Goverment Affairs Team Leader Papua.
Usai pertemuan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw saat ditemui awak media menjelaskan, sebenarnya sudah ada jadwal pertemuan dengan pihak BP TangguhTangguh, BP LNG di Bintuni pada tanggal (16/2) lalu. Namun pertemuan tersebut baru dapat terealisasi di saat dirinya sedang berada di Jakarta.
Dikatakan Petrus pula dalam pertemuan tersebut, membicarakan isu terkini dan kemudian disampaikan juga bahwa ada beberapa persoalan penting yang terjadi di BP Tangguh dan perlu diketahui oleh semua pihak.
” Dalam pembangunan kilang 3 atau train 3 yang semula harus selesai pada tahun 2020 lalu. Tapi bergeser sampai dengan tahun ini dan sudah selesai mencapai 80 persen. Tinggal menunggu sisanya saja. Namun dalam perjalanan waktuwaktu. Karena kesepakatan pihak BP dengan berbagai macam stockholder yang berhubungan dengan kepentingan eksplorasi gas. Jauh dari target awal dan BP harus mengeluarkan biaya ekstra atau dua kali lipat. Sesuai target awal dari pembangunan train 3. Ini semua karena covid-19. Tapi ini menjadi tanggung jawab pihak BP Tangguh yang akan dibicarakan dengan pihak pemerintah, ” terangnya.
Selain itu juga lanjut Bupati, pihaknya juga membicarakan mengenai bagaimana penanganan covid-19 yang terjadi di BP Tangguh. Kemudian pihak BP juga sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pemda Bintuni dan beberapa stock holder bahwa untuk vaksin tahap ketiga atau Boster dan sudah hampir selesai. Dikarenakan seluruh karyawan sudah divaksin tahap ketiga mencapai 75 persen.
Hal ini guna mengantisipasi pekerjaan yang mendesak kedepan. Selain itu juga hal lainnya yang penting berkaitan dengan isu tenaga kerja. Dimana pihak pemda Bintuni juga secara bersama Vice President BP Migas yang didampingi dua stafnya dalam pertemuan tadi. Dimana sudah disepakati akan dilakukan pertemuan kembali dengan pihak pemda Bintuni terutama Dinas Tenaga Kerja dan pihak BP Tangguh guna mencari solusi rekruitmen tenaga kerja, sesuai dengan kebutuhan yang ada.
” Tentunya ini akan dibicarakan lebih rinci lagi di Bintuni, karena arus melihat data tenaga kerja dan disesuaikan data serta menyangkut kesiapan lapangan kerja yang ada di BP Tangguh, ” tuturnya.
Lebih lanjut Bupati juga mengatakan, karena sebenarnya tenaga kerja yang dibutuhkan adalah untuk pembangunan kilang atau train 3.Akan tetapi saat ini pembangunan kilang tersebut sudah hampir selesai. Tentunya sudah pasti akan ada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Akan tetapi pihaknya juga meminta kepada BP Tangguh, agar bisa mengakomodir tenaga yang merupakan lulusan P2TIM dan juga pencaker lainnya yang dulu sudah pernah bekerja di BP Tangguh. Namun karena pendemi covid-19, dirumahkan. Dimana para tenaga kerja ini bermohon untuk dipekerjakan atau direkrut kembali.
” Ini yang akan kita bicarakan kembali. Disamping itu ada isu lain yang dibicarakan adalah nanti ada pertemuan di tingkat provinsi guna membicarakan gas to power. Dengan provinsi dan kabupaten terkait dalam hal ini Bintuni dan Fak-Fak. Itu tadi thema sentral yang dibicarakan dengan vice president dan saya kira ini ada niat baik kita bisa meredam berbagai masalah disana, ” bebernya.
Ditambahkan Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak BP Migas maupun BP Tangguh bahwa pemda Bintuni bersama Provinsi Papua Barat sudah siap menyelesaikan hak-hak masyarakat adat sebesar Rp 32,4 M. Oleh karena itu pihaknya berharap persoalan ini dapat selesai dan tidak menjadi kendala, sehingga, operasional pekerjaan bisa berjalan. ” Itu beberapa hal yang tadi kami bicarakan, ” imbuhnya
Soal kapan akan dilakukan pertemuan kembali antara BP Migas, BP Tangguh dan Pemda Bintuni. Menurut Bupati bahwa pihaknya belum tahu pasti. Akan tetapi pertemuan tersebut dapat terealisasi, setelah pihaknya kembali dari Jakarta. Bahkan kata Bupati pertemuan bisa dilakukan pertengahan bulan Maret mendatang, akan tetapi waktu pastinya belum ditentukan.
Ketika disinggung bahwa mengenai masalah tenaga yang akan dikurangi. Dipastikan akan menjadi masalah. Kata Bupati” Yah memang pasti ada masalah. Tetapi kita tidak bisa memaksakan. Karena disesuaikan dengan kuota lapangan kerja di BP sebatas dibutuhkan. Itu tidak masalah, tapi harapan sub kontraktor juga terbuka dan menyampaikan data yang sebenarnya. Supaya jangan menimbulkan persoalan. Kalau memang pada BP bidang pekerjaan yang dibutuhkan seperti yang disampaikan secara faktual. Pasti kita terima, kemudian rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka supaya jangan ada masalah. Itu harapan saya, ” tegasnya.
Lebih jauh orang nomor satu di kabupaten Teluk Bintuni juga mengatakan pihak Pemda Bintuni siap membantu BP Tangguh dalam operasionalnya dan banyak hal termasuk membantu secara bersama-sama menangani masalah covid-19. Akan tetapi dalam pertemuan dengan vice president. Dimana pihaknya sudah menyampaikan bahwa beberapa unit bisnis yang tidak dikelola lagi oleh BP agar diserahkan kepada pemda Bintuni. Misalnya mess karyawan yang ada di Babo, pengelolaan di pelabuhan maupun di bandara. ” Yah kalau bisa diserahkan untuk pemda kelola dan BP tidak perlu repot lagi. Kita akan bicarakan juga dengan masyarakat di Babo, ” ungkapnya.
Disamping itu juga BP berharap situasi di Babo dapat terkendali dan jangan menghambat kru chengs yang sedang melakukan oekrrjaannya. Dikarenakan pihaknya tidak tahu dan kemungkinan jika terhambat maka kru chengs akan berpindah dan turun ke Fak-FakFak-Fak serta tidak masalah. Bahkan kata Bupati jika kru chengs sampai turun ke Fak-Fak. Dengan demikian merupakan suatu kerugian besrlatr bagi kabupaten Bintuni.
” Makanya mereka juga berjarap, bolehlah menyampaikan aspirasi . Tapi jangan sampai menghalangi operasional. Karena ini untuk kepentingan nasional. Saya juga berharap Kepala Distrik, Danramil, Kapolsek Babo dapat membantu mengamankan, sehingga jangan terjadi palang memasang. Kalau itu terjadi, perusahaan rugi. Negara juga rugirugi, kita semua, akan ditegur pemerintah pusat. Kalau ada aspirasi disampaikan dalam demo damai dan penyampain secara baik pula asal jangan menghalangi kru chengs yang ada, ” bebernya. (boy)