KOTASORONG. SorongPos.Com,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal saat ditemui media ini(3/12) mengatakan, terkait dengan pelaksanaan pilkada dan pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang yang dilaksanakan serentak termasuk di Provinsi Papua Barat. Dimana penunjukan pelaksana tugas kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati sudah menjadi tugas dan wewenang dari Kementrian Dalam Negeri dan tentunya Menteri Dalam Negeri akan berkonsultasi dengan Presiden.
Bahkan dengan tegas Robert yang merupakan politisi Partai Golkar mengatakan bahwa dalam penunjukan Plt kepala daerah nantinya terutama di Papua Barat, secara otomatis mengakomodir kepentingan parpol. Selain itu juga jabatan Gubernur dan Walikota serta Bupati adalah jabatan politis.
” Tentu yang berkuasa pasti mengatur. Kalau sesuai aturan, saya pikir tidak ada masalah terkecuali pemerintah membuat sesuatu yang melanggar aturan sudah pasti akan ada yang protes. Tapi kalau sesuai aturan, yah sah-sah saja,” akunya
Dikatakan Robert pula pihaknya sangat yakin keputusan yang dibuat pemerintah tentunya sesuai dengan aturan undang-undang dan regulasi yang berlaku. ” Karena tidak mungkin DPR buat undang-undang sendiri, pemerintah buat Undang-Undangnya sendiri,” ungkapnya.
Ditambahkan Robert pula bahwa buat parpol yang akan bertarung di tahun 2024, untuk penunjukan Plt atau Carateker kepala daerah. Dimana sebagai peserta pileg maupun pilkada harus menyiapkan diri dan jangan berharap. Dikarenakan parpol pemerintah merupakan koalisi. Tetapi bukan partai berkuasa, dikarenakan Presiden RI Joko Widodo. Sudah barang tentu partai berkuasa akan melihat hal itu, demi kepentingan partainya kedepan.
” Dimana-mana itu lumrah dan biasa saja. Tapi kita Golkar di Papua Barat tetap siap. Apapun resikonya kita siap, tapi asalkan sesuai aturan. Jika tidak sesuai aturan pasti kita protes,” terangnya. (boy)