KOTASORONG.SorongPos.Com,- Terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Kasatpol PP Kota Sorong dan anggotannya yang akan membubarkan pelaksanaan vaksinasi dan pemberian sembako kepada warga yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Papua Barat pada hari Sabtu (21/8) di tempat pelaksanaan Terminal Remu depan Gereja Maranatha. Seperti diketahui kedatangan Kasatpol PP Kota yang akan membubarkan kegiatan tersebut, dikarenakan tidak mendapatkan atau memperoleh ijin dari Satgas Covid Kota Sorong.
Ironisnya lagi kedatangan Kasatpol PP Kota tersebut juga, atas perintah dari Walikota Sorong. Padahal dalam kegiatan atau acara tersebut di hadiri Ketua DPW Nasdem Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan M.Si yang juga merupakan Gubernur Provinsi Papua Barat. Menanggapi hal tersebut Ketua DPW Nasdem Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw M.T saat menghubungi media via ponsel Minggu (22/8) menyesalkan sikap yang diambil oleh Walikota Sorong.Bahkan Kasihiw yang juga merupakan orang nomor satu di Bintuni menegaskan pihak tidak menerima dan akan memprotes keras kejadian tersebut.
” Saya selaku bawahan dari pak Gubernur. Tapi saya juga merupakan Ketua DPW Nasdem Teluk Bintuni. Saya pasti akan melayangkan protes keras kepada Walikota Sorong,” tegasnya.
Dikatakan Petrus Kasihiw pula, seharusnya secara etika pemerintahan. Tidak boleh dan tidak dibenarkan tindakan yang dilakukan oleh Walikota Sorong. Menurut Kasihiw seharusnya Walikota Sorong berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gubernur Papua Barat.
” Dia (Walikota,red) bisa hubungi atau telpon pak Gubernur dan bicarakan baik-baik. Dengan tindakan dan sikap seperti ini, menandakan dia tidak menghargai Gubernur. Terlepas dari Ketua DPW Nasdem Papua Barat. Tapi pak Dominggus masih seorang Gubernur. Jadi etika pemerintahan ini yang harus kita jaga baik. Ini yang saya tidak terima, kalau soal lain. Misalkan ada kesalahan teknis dan lain sebagainya dalam pelaksanaan vaksinasi, itu bisa dibicarakan dengam baik. Yang saya tidak setuju adalah etikanya itu,”tegasnya.
Dicontohkan Petrus Kasihiw yang akrab dipanggil Piet, bayangkan saja jikalau Presiden RI datang berkunjung untuk melakukan program vaksinasi kepada masyarakat. Kemudian Gubernur mengambil sikap dan tindakan yang dilakukan seperti Walikota Sorong. ‘ Itu kira- kira bagaimana. Sama seperti ini, kalau dia sebagai Walikota Sorong dan Gubernur Papua Barat datang dan diperlakukan seperti ini. Itu tidak etis namanya,” imbuhnya.
Selain itu kata Piet, jika Walikota Sorong keberatan mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan DPW Nasdem Papua Barat yang bekerjasama dengan DPW Nasdem Kota Sorong. Dimana selaku Walikota dapat menghubungi Gubernur secara langsung sebelum pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan melayangkan keberatan. Dengan demikian Gubernur dapat mengantisipasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi.
” Itu kan panitia pelaksana kegiatan sudah mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada Satgas Covid Kota Sorong. Tapi sampai dengan pelaksanaan tidak diberikan ijin, panitia berusaha mau ketemu. Walikota tidak mau ketemu. Bagaimana itu, harusnya berjiwa besar,” terangnya.
Disamping itu kata Piet, seharusnya Walikota yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat harus menjaga marwah dan nama partai. Dengan kejadian ini nanti orang akan berpikir bahwa partai Nasdem dan Golkar terjadi konflik. Padahal sebenarnya tidak ada konflik atau perseteruan sama sekali.
” Kalau pun kegiatan berjalan. Setelah itu bisa protes dengan menghubungi atau mendatangi Gubernur. Sampaikan saya keberatan dan protes bahwa apa yang dilakukan Gubernur baik. Tapi dampaknya menimbulkan kerumunan massa dan protokol kesehatan tidak boleh begitu.Diatur mekanisme dan etikanya yang kita jaga,” bebernya.
Ketika ditanya kejadian tersebut terjadi ada kaitan dengan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 mendatang. Kata Piet ” Pilkada masih jauh. Tidak boleh mengambil tindakan dan sikap seperti itu. Karena pak Dominggus masih menjabat sebagai Gubernur dan Pak Jitmau masih menjabat sebagai Walikota. Harusnya berkoordinasi, kalau ada hal lain bisa langsung berkoordinasi kepada partainya. Saya prihatin, jangan karena kepentingan politik hingga membuat masyarakat yang dikorbankan. Yang namanya vaksin dan tenaga medis. Itu punya pemerintah, baik Gubernur maupun Walikota termasuk Bupati hanya sebagai pengguna. Kalau ada simpatisan partai dan keluarga yang mau dilibatkan dalam kegiatan vaksinasi, bukan merupakan masalah. Misalnya ada kerukunan keluarga dan sebagainya mau mengadakan kegiatan vaksinasi. Tinggal menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur. Pasti vaksin akan diberikan, karena baik vaksin maupun tenaga medis partai tidak punya. Jadi kalau partai Golkar mau buat kegiatan seperti itu. Silahkan saja dan tidak apa-apa kok. Tinggal diminta vaksin dan tenaga medis disediakan,” tegasnya.
Dikatakan juga perhatian dari Partai Nasdem ke Sorong untuk mengadakan kegiatan vaksinasi dan pemberian sembako, jangan dilihat dari konteks politik. Tetapi dilihat dari konteks kemanusiaan ” Jadi saya selaku Ketua DPW Nasdem Teluk Bintuni, sangat menyesalkan tindakan dari Walikota Sorong dan Satpol PP nya. Karena sikap itu tidak menjaga etika pemerintahan dengan baik.Sampaikan saja bahwa Bupati Teluk Bintuni protes keras,” tegasnya. (boy)