KOTASORONG.SorongPos.Com,- Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Provinsi Papua Barat Syamsudin Seknun saat ditemui awak media (21/8) di Rumah Makan Ratu Sayang menjelaskan, terkait dengan insiden kecil yang terjadi saat pelaksanaan vaksinasi oleh DPW Nasdem Papua Barat bekerjasama dengan DPW Nasdem Kota Sorong di Terminal Remu Kota Sorong.
Dimana akan dibubarkan oleh Satpol PP Kota Sorong atas perintah Walikota Sorong. Menurutnya bahwa selaku pengurus DPW Nasdem merasa kecewa, dikarenakan partai menjalankan program pemerintah dan mensukseskan target vaksinasi yang diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo, sehingga Indonesia mencapai target 70 persen seluruh Indonesia. ” Sehingga kegiatan ini juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab moril dari kami Partai Nasdem di Papua Barat,” akunya.
Ditambahkan Seknun pula secara partai, apa yang dilakukan oleh Walikota Sorong yang notabene didukung oleh Partai Nasdem selama dua periode maju menjadi calon Walikota Sorong dalam dua kali pelaksanaan pilkada di kota Sorong. Akan tetapi larangan dan tidak diberikan ijin kegiatan vaksinasi sebagai balasan dari Walikota Sorong kepada Nasdem. ” Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami partai Nasdem. Untuk melihat dan melakukan evaluasi, perhatian kepada anak anak negeri ini untuk maju nantinya dalam momentum politik,” urainya.
Ditegaskan Seknun pula, kegiatan ini tidak ada unsur politik. Tetapi murni kegiatan kemanusiaan. Lagi pula kata Seknun kegiatan ini merupakan dari DPP Nasdem kepada setiap DPW se Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi. Dengan demikian jika Walikota Sorong menggunakan Satpol PP selaku alat negara atau alat pemerintah, untuk menghambat instruksi Presiden RI.” Dengan demikian berarti Walikota selaku kepala daerah tidak melaksanakan instruksi Presiden RI. Kalau ada yang berpikir bahwa kegiatan polirik adalah salah besar. Nanti saja tuggu 2024 baru kita bertarung. Itu ada momentnya. Sekrang tugas kita adalah membantu pemerintah mencapai target vaksinasi yang sudah dicanangkan,” tersngnya
Ditegaskan kembali Seknun, secara partai pihaknya merasa kecewa atas sikap dan tindakan Walikota Sorong yang akan membubarkan kegiatan kemanusiaan vaksinasi. Akan tetapi masyarakat di kota Sorong lebih tahu pada tindakan Satpol PP Kota Sorong, sehingga masyarakat bisa tahu sistim pelayanan kepada warga. ” Masak kita bantu pemerintah. Bukan didukung. Bahkan pak Walikota mengatakan bahwa belum mendapat ijin. Perlu tahu kita dari panitia pelaksana sudah mengajukan ijin dari tanggal 18 Agustus lalu kepada tim Sstgas Kota Sorong. Tapi sampai hari pelaksanaan tidak mendapatkan ijin,’ bebernya.
Bahkan panitia pelaksana kata Seknun, ingin ketemu langsung dengan Walikota Sorong. Tetapi Walikota tidak mau bertemu. Kemudian panitia juga sudah mendapatkan ijin pelaksanaan kegiatan dari Satgas Pemprov Papua Barat. ” Kita buat kegiatan sudah ikut prosedur. Kenapa yang lain buat vaksin kepada masyarakat. Sedangkan kita dari partai tidak diberikan ijin. Ini maksudnya apa,” tuturnya. (boy)