Fakta Pemekaran Provinsi Baik Papua Barat dan Papua Barat Daya Melalui Tangan Politik PDIP

Fakta Pemekaran Provinsi Baik Papua Barat dan Papua Barat Daya Melalui Tangan Politik PDIP

KOTASORONG. SorongPosWakil Ketua Fraksi PDIP DPR Papua Barat Abner Reinal Jitmau S.Sos.MM menjelaskan bahwa berbicara mengenai pemekaran di tanah Papua terlebih khusus pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat Daya. Dimana hal ini tidak lepas dari peran serta dan tangan serta kader dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dijelaskannya juga dulu saat perjuangan pemekaran Irian Jaya Barat yang digantikan nama menjadi Provinsi Papua Barat. Kata Abner melalui kerja keras termasuk almarhum Abraham Oktovianus Atururi, AM Hendropriyono dan Jimmy Idjie.

            ” Kita ini semua ada didalamnya saat itu. Jadi pemekaran PBD nanti tidak ada lain lagi, pasti PDIP punya peran. Dulu Irian Jaya Barat ibu Megawati Yang tandatangan Kepres. Jadi PDIP yang kasih baru orang lain lupa. Bukan partai lain yang kasih. Nah hasilnya Irian Jaya Barat yang kini bernama Papua Barat sudah dimekarkan.Kemudian dinikmati bersama. Begitu juga Papua Barat Daya nantinya,” tegasnya.

            Lebih lanjut Abner mengatakan pemekaran Provinsi 6 provinsi di tanah Papua. Dimana membutuhkan kerja- kerja politik dan bagi PDIP bukan hal yang baru.
            ” Biasanya PDIP buat sesuatu baru.Kemudian dilupakan orang. Saat ini kekuasaan negara berada ditangan PDIP. Jadi jangan puji diri, terakhir PDIP akan setuju juga kok,” tuturnnya.

            Menurut Abner yang merupakan calon doktor ilmu poltik Unas Jakarta bahwa saat ini membahas UU Otsus berada pada Komisi II DPR RI. Kemudian telah diserahkan tanggung jawab kepada Komaruddin Watubun yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) selaku Ketua Tim Pembahasan UU Otsus Jilid II. Oleh karena itu pemekaran PBD dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurnya serta perangkat pemerintahan lainnya, akan dilaksanakan setelah tahun 2024 mendatang.

            “Ini yang disampaikan mekanisme dan aturannya. Kalau ada yang bicara dan berpikir tahun 2022 dan 2023 pemekaran PBD. Kenapa harus mendesak untuk PBD dan negara tidak bisa didesak. Jadi upaya segelintir orang, stop sudah. Perlu dikasih jelas dan sejelas- jelasnya,” bebernya. (boy/tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *