KOTA SORONG, SorongPos – Ketua Komisi IV DPR Provinsi Papua Barat membidangi Infrastruktur, Ir. Max Hehanussa saat ditemui media ini (24/3) mengatakan, sesuai hasil hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat sebelum penetapan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2021, Dimana dalam pertemuan dengan Kadis PU Provinsi Papua Barat dan jajarannya.
Terkait dengan penanganan banjir di Kota Sorong, pada tahun 2021 akan dilakukan normalisasi sungai di daerah Perumnas Km 10. Kemudian perencanaan penanggulan banjir di ruas ruas jalan Sungai Maruni Km 10. ” Kita lihat bersama karena ini merupakan fasilitas umum dan jalan Sungai Maruni. Kalau dilihat menghubungkan dua zonding yang kedepan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kota Sorong. Sehingga penanganan ruas jalan ini harus komprehensif,” akunya.
Menurutnya jalan Sungai Maruni bukan hanya jalannya saja yang dinaikkan. Tetapi perlu juga melihat pembangunan kanal-kanal di kiri dan kanan jalan perlu diperbaiki. Kemudian yang perlu sekali adalah kerjasama Pemkot dengan Provinsi menyangkut tata ruang.” Kita harus konsisten menjaga tata ruang kota. Dimana Kota Sorong pada daerah atau lahan tertentu daya dukungnya sudah tidak memungkinkan.
” Jadi kedepan Pemkot harus membuka daerah baru dalam hal ini kota satelit, sehingga tidak menjadi perubahan daya inflitrasi daripada air itu sendiri. Sehingga run off lebih besar dari inflitrasi. Itu yang kita harapkan,” urainya.
Selain itu juga kata Max, Pemkot juga harus melakukan pembebasan lahan untuk pembuatan kanal-kanal di kota Sorong. Dikarenakan jika hanya membuat drainase, memang agak sulit mencegah genangan air atau banjir pada daerah daerah tertentu di kota Sorong.
” Kalau kita melihat kondisi alam dan kultur tanahnya. Dimana banyak daerah yang padat penduduk. Sering kali tergenang air atau banjir jika hujan turun dalam skala 5 sampai 6 jam. ” Ini juga akibat dari muka air pasang. Jadi pada prinsipnya , kalau hujan 5 jam. Itu bukan disebut banjir, tapi genangan air. Nah Sungai Maruni sebenarnya genangan bukan banjir. Sekalipun daerahnya agak tinggi.Akibat dari muka pasang air yang naik sehingga terjadi genangan air di rumah penduduk maupun jalan raya,” tukasnya.
Ketika ditanya media ini, dengan diperluas saluran atau drainase, tetap tidak akan menjawab. Karena pasti terjadi genangan air atau banjir jika hujan dengan intensitas tinggi. Kata Max” Ya di kota Sorong bukan saja air yang mengalirm Tapi air dan diikuti dengan lumpur.Kemudian kemiringan drainase tidak bisa dibesarkan, karena kultur tanahnya demikian. Jadi ada kendala teknis yang menyebabkan daerah tertentu terjadi genangan air atau banjir. Karena masalah tersebut dengan daya dukung lahan sangat sempit, makanya Pemkot harus membuka daerah baru atau kota satelit dibagian atas dan tidak menumpuk pada daerah bagian bawah. Itu yang menyebabkan terjadi perubahan run off dan inflitrasi menyebabkan banjir kerap kali terjadi di kota Sorong,” bebernya.
Oleh karena itu kata Max, Pemkot harus membuat kanal-kanal. Akan tetapi untuk membuat kanal mengeluarkan biaya yang besar. Dikarenakan harus membebaskan lahan dan membuat kanal tidak seperti membangun drainase.” Kalau bangun kanal, harus ada jalan inspeksi. Nah pada titik tertentu , untuk perawatan secara berkala atau kontinyu. Kalau buat kanal kemudian dibelakang rumah warga. Nah tidak bisa juga karena sampah masuk dan sebagainya,” tgeasnya.
Ditambahkan Max pula pembangunan kanal harusnya 6 meter. Dicontohkannya pula, pada bagian sisi kiri dan kanan kanal harus diambil ruas 4 meter sisi kiri dan kanan. Minimal dibutuhkan bangun kanal 20 meter. ” Nah kanal ini bisa menjawab atau menanggulanggi banjir atau genangan air di kota Sorong.Kalau hanya bangun drainase, saya sangat tidak yakin genangan air atau banjir dapat teratasi. Saat ini kita tinggal menunggu penetapan APBD Provinsi Papua Barat. Sehingga sama-sama membantu Pemkot, dalam mengatasi sejumlah permasalahan banjir di kota Sorong.Apalagi 1 atau 2 bulan kedepan, sudah masuk musim hujan. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya. (boy)