AIMAS.SorongPos.Com – Uji Coba Unit Pemeriksaan Laik Fungsi Kendaraan Bermotor Non Statis dariKementrian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan pertama kali se Indonesia di Kabipaten Sorong.
Kegiatan launching atau uji coba unit pemeriksaan laik fungsi kendaraan bermotor non statis tersebut, dihadiri Bupati Kabupaten Sorong didampingi Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Sorong. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Plh Kepala BPTD XXV dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong serta pimpinan organisasi perangkat daerah(OPD) lainnya.
Selain itu pula kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala Dinas Perhubungan se-Provinsi Papua Barat.Sementara itu Plh Kepala Balai Balai Pengelola Transportasi Darat(BPTD) XXV Papua dan Papua Barat Robert Napoleon Isak Tail S.SIT,MM saat ditemui sejumlah media (22/3) di Gedung ACC Aimas Kabupaten Sorong mengatakan, alat uji kendaraan ini merupakan titipan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang dititipkan ke BPTD XXV Papua dan Papua Barat. Nantinya alat tersebut dapat dipinjamkan ke daerah daerah di Papua maupun Papua Barat yang alat uji kendaraannya belum terakreditasi.
” Jadi kalau misalnya di kabupaten Sorsel belum ada alat uji. Dengan mekanisme kerjasama. Kita pinjamkan kesana,” imbuhnya.
Disamping itu kata Robert, alat uji ini untuk mengetahui layaknya kendaraan secara keseluruhan. Ditambahkan alat uji utama kendaraan sekitar 9 pengujian mulai dari lampu, emisi, rem dan sebagainya.
Bahkan dengan tegas Robert menjelaskan bahwa Kementrian Perhubungan akan tetap berupaya mendukung pemda, guna menyiapkan alat uji statis. Disebabkan pihaknya akan melakukan kalibrasi, sehingga kabupaten maupun kota di Papua maupun Papua Barat mempunyai alat uji terakreditasi.
Selain bisa mendatangkan pendapatan asli daerah juga merupakan fatalisator dalam menggunakan kendaraan di jalan terutama dari sisi keselamatan. Ketika disinggung jika Pemda ingin menggunakan alat uji ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Menurutnya tidak mengeluarkan biaya yang besar, hanya sekitar Rp 25.000 dari Kemenhub. Akan tetapi peraturan daerah dari tiap masing masing daerah.
” Jadi mekanisme 75 persen untuk sumber PAD dari kabupaten dan kota. Sedangkan 25 persen hanya, untuk operasional atau perawatan alat uji kendaraan,” terangnya.
Ditambahkan juga bahwa pengujian kendaraan dilakukan 6 bulan sekali. ” Untuk kabupaten Sorong dan kota serta kabupaten lainnya di Papua maupun Papua Barat. Kita anjurkan kendaraan dinas pejabat duluan sebagai contoh. Kendaraan alat uji ini untuk tahun 2020 hanya diberilan pada 5 Provinsi masing-masing Sulawesi Utara,Kalimantan Barat, NTT, Papua Barat, Sulawesi Barat. Jadi laucing di Papua Barat, nanti Minggu depan di Manado dan seterusnya,” tegasnya.
Sementara itu Bupati Kabupaten Sorong DR.Jhon Kamuru SH,MSi memberikan apreasiasi kepada Menteri Perhubungan RI dan Dirjen Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat yang melakukan launching pertama kali di seluruh Indonesia khususnya di kabupaten Sorong. Oleh karena itu pihaknya, juga meminta agar kendaraan dinas di uji.Bahkan dengan tegas Bupati mengatakan,kedepan semua kendaraan dinas dilakukan uji kelaikan.Dikarenakan hal ini sangat penting, untuk kenyamanan dan keamanan pengendara maupun pengguna lalu lintas jalan.
” Selama ini orang berpikir naik pesawat, takut karena kecelakaan dan sebagainya. Padahal kalau dilihat banyak kecelakaan terjadi di darat, karena kelalaian dan pemeriksaan kelaikan kendaraan yang tidak diperiksa dengan baik. Oleh karena itu uji kendaraan ini sangat penting,” urianya.
Selain itu juga untuk pengadaan blue card, untuk pengujian kendaraan dengan mamakai sistim website dan barcode. Sehingga terdata dengan jelas dan tidak ada pungutan liar. “Kita akan siapkan semua, blue card-nya. Apalagi alat ini pertama kali di uji coba di kabupaten Sorong,” tuturnya.
Soal banyak kendaraan dinas yang dilakukan uji kelayakan. Akan tetapi banyak kedapatan tidak layak. Menurutnya semua kendaraanya akan menyesuaikan, sesuai arahan. Hal ini dikarenakan selama ini tidak ada alat pengujian seperti ini. ” Dengan alat ini, kita sudah bisa tahu kerusakkan dan kekurangan dari kendaraan kita,” akunya.
Ketika ditanya media ini, terkait rencana pembangunan dermaga ASDP di kabupaten Sorong dan jembatan timbang . Kata Jhon ” Nanti kita cek dengan OPD terkait. Tapi pada prinsipnya kita tetap setuju, sesuai arahan dari pemerintah pusat, provinsi. Apalagi ini khan, untuk kebutuhan masyarakat kenapa tidak. Tinggal lahan saja kita bebaskan. Saat ini kita survey lokasi untuk pembebasan lahan. Ini hal positif dan permintaan dari Dirjen Perhubungan Darat, demi pelayanan kepada masyarakat. Kita akan bantu untuk lahan,” akunya. (boy)