SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya (PBD) Robert Joppy Kardinal saat ditemui media ini menyoroti terjadi kebakaran hutan (Karhutla) di wilayah Papua Barat Daya khususnya kabupaten Raja Ampat. Hal ini dikarenakan Raja Ampat merupakan destinasi wisata, tetapi daerah konservasi baik laut maupun darat. Bahkan dengan tegas Robert Kardinal mengakui akan melakukan pembahasan dengan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Dicontohkannya jika orang yang akan berusaha dibidang kehutanan, memotong kayu di daerah Batanta Kabupaten Raja Ampat, harus mengajukan ijin kepada Kementrian Kehutanan.
” Kasih masuk alat untuk kerja hutan minta ijin ke Kementrian Kehutanan. Bayar DR PSDR ke kementrian . Sekarang hutan terbakar hampir sebulan akibat musim kemarau, siapa yang tanggungjawab untuk padamkan,” bebernya.
Bahkan kata RJK sapaan akrabnya menyoroti jika kementrian atau pusat yang terima hasil perijinan dan sebagainya harus tanggung jawab mengalokasi anggaran untuk tangani kebakaran hutan.
” Mereka terima uangnya, yah harus padamkan, kalau daerah yang terima uangnya. Dengan demikian daerah yang tanggungjawab untuk padamkan,. Sekarang sudah begini tidak ada yang mau tanggung jawab, PSDR di wilayah sini tidak bisa bikin apa-apa, demikian juga dengan gakkum,” imbuhnya.
Menurutnya untuk padamkan kebakaran hutan di Raja Ampat, akhirnya pengusaha pariwisata menjadi korban. Dikarenakan pemilik cottage kumpul uang untuk beli Alkon buat padamkan kebakaran hutan.
” Kemampuan para pengusaha wisata mau sampai kapan, untuk beli alkon padamkan api,” tegasnya.
Disamping itu kata RJK semua kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, terjadi pada musim kemarau dan debit air berkurang. Kedepan alat-alat pemadam, jangan terlalu menaruh harapan besar terhadap air, harus memakai teknik kimia.
” Kalau tidak, ya pasti tidak akan bisa. Kebakaran terjadi musim kemarau, air tidak ada. Saya kemarin ke Tabrauw kebakaran di TPA. Itu bukan baru terjadi, tetapi sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Sungai Warsamson kering, untung PLN tidak jadi buat PLTA disitu” ujarnya. (boy)