SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR-RI daerah pemilihan provinsi Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal menyoroti terjadinya peristiwa keracunan makanan bergizi gratis (MBG) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong. Bahkan kata RJK sapaan akrabnya pihak kepolisian harus mengusut kasus ini sampai dan periksa pengelola dapur MBG tersebut sampai tuntas. ” Kesempatan ini polisi harus periksa dan usut. Kejadian seperti ini yang terjadi ditempat lain, polisi periksa dan tidak pandang bulu. Sudah menyangkut kesehatan anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa dan kota Sorong,” tegasnya saat menghubungi media ini via ponsel Jakarta-Sorong,Jumat (18/9).
Bahkan RJK pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam mendukung program mulia dari Presiden Republik Indnonesia, oleh karena itu yang mendapatkan pekerjaan tersebut atau dapur pengelola MBG tersebut harus bertanggung jawab. Selain itu kata RJK kasus siswa keracunan MBG harus diusut tuntas pihak kepolisian sampai ke pengadilan, sehingga siswa maupun guru sekolah tersebut mendapatkan rasa keadilan. ” Sudah terjadi beberapa kali ditempat yang berbeda selain kota Sorong. Tapi didiamkan saja dan tidak tuntas penanganannya. Ini tidak boleh lagi, karena sudah pasti ada kesalahan, apakah bahan baku beli sudah dalam keadaan tidak higenis atau proses pembuatan terburu-buru. Masak tengah malam atau dari kemarin sore, untuk besok pagi di makan,” tuturnya.
Oleh karena itu RJK meminta agar pihak terkait dalam ini Dinas Kesehatan Kota Sorong harus melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mengusut dan menangani masalah ini. Soal adanya tenaga kesehatan pada dapur MBG tersebut. Kata RJK justru hal ini harus dipertanyakan. ” Sudah ada tenaga kesehatan disitu, kenapa sampai terjadi berarti sebelum makanan tersebut di distribusi ke sekolah, mereka tidak periksa higenis dan bahan makanan yang dimasak dan sebagainya. Ini berarti yang mendapatkan pekerjaan tersebut tidak bertanggung jawab dan masalah ini jangan dianggap remeh dan biasa saja,” pungkasnya.
Menurutnya MBG setiap saat harus diperiksa sebelum dibagikan ke sekolah untuk dikonsumsi anak-anak, mulai dari pembelian bahan seperti sayur, ikan dan ayam darimana serta sudah berapa lama. Disamping itu juga menurut RJK program MBG sangat baik dan membantu, akan tetapi yang mendapatkan pekerjaan tersebut, pelaksanaannya kurang baik atau dianggap lalai.” Pemerintah berniat baik, satu anak dikasih Rp 15.000 untuk makan. Jadi saya minta proses hukum sampai ke pengadilan dan dapur MBG harus tersebut ditutup saja. Sekarang ini sudah transparan, diproses hukum sehingga menjadi contoh kedepan bagi dapur MBG lainnya. Bagaimana menjadi terbaik dalam berikan pelayanan,” terangnya.
Disamping itu kata RJK, pihak pemerintah kota Sorong dalam hal ini Sekda Kota Sorong selaku Ketua Pengelola dapur MBG harus mengambil tindakan tegas dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Disebabkan yang bekerja pada dapur MBG bukan bekerja secara gratis tetapi diberikan upah oleh negara. ” Jadi bekerja secara profesional dan bersih. Ini soal kesehatan dan untuk anak-anak, kalau di kota Sorong 26 orang anak dan bertambah menjadi 33 orang anak. Itu sudah banyak karena penduduknya sedikit.Tapi ini bukan masalah banyak dan sedikitnya anak yang keracunan. Akan tetapi masalah tanggung jawab,” imbuhnya.(boy)