SORONG.SorongPos.Com,-Ketua Kamar Adat Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya,
Thomas Jefferson mendesak aparat penegak hukum untuk menertibkan oknum pejabat ASN yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan proyek pemerintah di wilayah tersebut kota dan kabupaten.
Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menindak sejumlah kasus, namun meminta agar pengawasan dan penindakan diperkuat, khususnya terhadap dugaan praktik “jual proyek” dan penggunaan “bendera” perusahaan milik OAP oleh pihak lain khususnya oknum ASN.
“Kami meminta kejaksaan dan kepolisian bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam permainan proyek, baik di tingkat kota maupun kabupaten,” kata Thomas melalui sambungan telepon seluler di Sorong, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, pihaknya memiliki data terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum, termasuk yang berada pada posisi strategis, terutama di bidang keuangan, yang diduga memfasilitasi praktik tersebut.
Ia menilai, praktik pinjam bendera dan penguasaan proyek oleh pihak tertentu telah merugikan kontraktor asli Papua, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Banyak kontraktor OAP yang seharusnya mendapat ruang, justru tersingkir karena praktik tidak sehat ini,” ujarnya.
Thomas juga menyoroti adanya dugaan oknum pejabat yang menjalankan proyek dengan menggunakan nama perusahaan milik orang lain, namun pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh pihak tersebut.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu mengambil langkah tegas guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan di Papua Barat Daya.
Selain itu, pihaknya berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum dalam waktu dekat guna mendorong langkah konkret penindakan.
“Kami berharap ada tindakan nyata dan tidak ada pembiaran, agar ke depan pelaksanaan proyek berjalan adil dan memberi manfaat bagi pengusaha lokal,” katanya.(boy)