KOTA SORONG< SORONGPOS.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sorong menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pemandangan akhir terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Pandangan akhir tersebut disampaikan oleh Syamsul Islam Bahri pada sidang paripurna XXIII DPRD Kota Sorong, Kamis (25/9/2025).
Syamsul mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Sorong yang merencanakan penyediaan sarana keterbukaan informasi publik melalui videotron. Menurutnya, publikasi kegiatan pemerintahan adalah bagian dari transparansi, namun hal itu tidak cukup. Ia menekankan masyarakat juga harus mendapat akses luas terhadap laporan keuangan, realisasi anggaran, capaian kinerja, hingga evaluasi program melalui kanal resmi pemerintah. “Transparansi bukan sekadar tayangan kegiatan seremonial, tetapi harus membuka akses publik untuk mengawasi penggunaan uang rakyat,” ujar Syamsul.
Fraksi PKS juga menyoroti empat sektor prioritas. Pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) yang perlu mendapat tambahan anggaran untuk menjamin ketersediaan bahan baku KTP elektronik, penataan ulang kantor agar terpisah dari PTSP, serta penguatan digitalisasi pelayanan. Kedua, Dinas Perhubungan yang diminta menambah lampu penerangan jalan umum demi keselamatan warga, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir, retribusi transportasi, dan terminal.
Ketiga, Dinas Pemuda dan Olahraga yang dinilai perlu dukungan anggaran lebih besar untuk pembinaan generasi muda, mulai dari pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, hingga pembinaan atlet sejak usia dini. Keempat, pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus diatur melalui tim pengendali khusus agar dana CSR perusahaan tepat sasaran pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Melalui rekomendasi tersebut, Fraksi PKS berharap APBD Kota Sorong dapat benar-benar menjadi instrumen pemerataan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. “Catatan dan rekomendasi ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab politik dan moral untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” kata Syamsul Islam Bahri menutup pandangan akhir Fraksi PKS. (brm)