Dinas Kominfo Kota Sorong Dorong Budaya Integritas Lewat Pariwara Antikorupsi 2025
Kota Sorong, Papua Barat Daya – Penyalahgunaan kendaraan dinas masih menjadi persoalan klasik di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kota Sorong. Kendaraan dinas yang sejatinya disediakan negara untuk mendukung kinerja aparatur dalam melayani masyarakat, seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari mengantar anak ke sekolah, berbelanja, hingga rekreasi keluarga.
Fenomena ini bukan sekadar soal etika, melainkan bagian dari praktik penyalahgunaan wewenang yang termasuk dalam ranah korupsi. Sebab, setiap fasilitas negara melekat tanggung jawab dan anggaran publik di dalamnya.
Film Pendek sebagai Media Edukasi Publik
Menjawab persoalan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong meluncurkan sebuah kampanye kreatif dalam rangka Pariwara Antikorupsi 2025. Salah satu produk utama dari kampanye ini adalah film pendek berdurasi 2.07 menit yang khusus mengangkat tema penyalahgunaan kendaraan dinas.
Film tersebut sederhana namun sarat makna. Ceritanya menggambarkan dua pegawai yang saling berdialog di kantor, membahas bagaimana kendaraan dinas yang seharusnya dipakai untuk urusan kedinasan, malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Visual diperkuat dengan ilustrasi simbolik: tangan besar yang mencabut akar keserakahan dari atas mobil bertuliskan “Operasional” pada video motion.
https://www.facebook.com/reel/1745658316040551
Pesan moral film ini ditutup dengan slogan yang kuat:
“Aset Negara Bukan Aset Keluarga. Kerja Profesional, Bukan Karena Kenal Personal.”
Film ini tidak hanya ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga untuk masyarakat luas agar bersama-sama mengawasi penggunaan fasilitas negara.
Kampanye yang Mengakar ke Masyarakat
Selain film pendek, kampanye ini juga diperkuat dengan berbagai media pendukung:
-
flyer edukatif dengan ilustrasi kuat dan pesan singkat.
-
Konten digital untuk media sosial resmi Pemkot Sorong di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Snack Vide
-
Artikel media lokal untuk menjangkau pembaca yang lebih luas dan mendalam.
Kampanye visual ini menggunakan elemen grafis sesuai pedoman resmi Pariwara Antikorupsi 2025: logo KPK, logo Pariwara, palet warna merah-hitam-putih yang menekankan keberanian, ketegasan, dan transparansi, serta tipografi sans-serif modern yang mudah dibaca.
“Biasakan yang Benar, Jangan Benarkan yang Biasa”
Pesan kampanye tidak hanya berhenti pada kendaraan dinas. Filosofinya lebih luas: membangun budaya integritas dalam setiap aspek kehidupan birokrasi.
Penyalahgunaan fasilitas negara, sekecil apapun, tetap merupakan bagian dari korupsi. Kita tidak bisa menoleransi hal-hal yang dianggap biasa jika itu jelas salah. Karena membenarkan yang biasa sama saja melestarikan budaya koruptif.”
Dengan pendekatan narasi dan visual yang saling mendukung, kampanye ini diharapkan lebih mudah diterima, diingat, dan dipraktikkan oleh masyarakat.
Ajakan Bertindak
Kampanye ini tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga mengajak publik untuk ikut bertindak:
-
Menolak praktik penyalahgunaan kendaraan dinas baik oleh ASN maupun pejabat.
-
Melaporkan indikasi penyalahgunaan fasilitas negara melalui saluran pengaduan resmi.
-
Membagikan pesan kampanye ke lebih banyak orang agar kesadaran kolektif terbentuk.
Menuju Pemerintahan Bersih dan Bermartabat
Kampanye Pariwara Antikorupsi 2025 di Kota Sorong merupakan bagian dari gerakan nasional yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus utamanya adalah membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya di level kebijakan, tetapi juga perilaku sehari-hari ASN dan masyarakat.
Pemerintahan bersih dimulai dari hal-hal kecil. Dari bagaimana kita memperlakukan kendaraan dinas, menggunakan fasilitas kantor, hingga bagaimana kita bersikap jujur dalam tugas. Semua itu saling terhubung.
Penutup
Dengan berbagai upaya kreatif seperti film pendek, flyer, hingga konten digital, diharapkan pesan ini dapat diterima luas. Bahwa kendaraan dinas bukan hak milik pribadi, melainkan amanah untuk mendukung tugas dan pelayanan publik.
Kampanye ini pada akhirnya bukan hanya tentang kendaraan dinas, tetapi juga tentang integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Dengan budaya antikorupsi yang kokoh, Kota Sorong bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
📌 Artikel ini merupakan bagian dari Pariwara Antikorupsi 2025 yang digagas bersama oleh KPK dan pemerintah daerah.
🔴 Slogan: “Aset Negara Bukan Aset Keluarga.”
🔴 Ajakan: “Kerjqa Profesional, Bukan Karena Kenal Personal.”
#pariwaraantikorupsi #tolakkorupsi
(brm)