SORONG.Soron.Pos.Com,-Ketua Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya Yanto Idjie saat ditemui media di Hotel Darefan,Jumat(29/8) menjelaskan,untuk meredahkan situasi keamanan di Sorong Papua Barat Daya. Terkait pemindahan 4 tahanan politik(tapol) dari Sorong ke Makkasar. Menurutnya mengantisipasi dampak gejolak lain di seluruh Tanah Papua, maka perlu ada kebijakan kemanusian yang harus d tempuh.
Hal ini tentunya lanjut Yanto, guna memulihkan rasa trauma atas konflik kemanusian berkepanjangan di tanah Papua. Untuk itu kaya Yanto pihaknya memberikan solusi konkrit yakni meminta seluruh aktifis kemanusian di Papua termasuk Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menelah kontruksi Hukum 4 Tapol NRFPB dan meminta bapak Presiden memberikan Abolisi kepada 4 Tapol NRFPB. ”
Kami juga meminta MPR For Papua sebagai corong daerah di Pusat dan corong daerah di senayan memperjuangkan hak 4 Tapol NRFPB mendapat ABOLISI dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Lebih lanjut Yanto mengatakan, sebagai bentuk komitmen NKRI menunjung dan menghormati hak asasi manusia dan menjunjung demokrasi. Disamping kebebasan menyampaikan pendapat, Bapak Presiden Prabowo sangat konsisten dengan HAM terbukti dalam kabinetnya telah membentuk menteri HAM yang khusus mengurus hak asasi warga negara Indonesia yang diatur dalam UU termasuk hak asasi mendapat abolisi bagi Tapol.
” Kita juga melihat bahwa ke 4 Tapol NRFB bukan merupakan kelompok pergerakan kombatan, melainkan mereka ini adalah kelompok pejuang HAM yang mengedepankan dialog dan mengedepankan kemanusiaan,” urainya.
Lebih lanjut Yanto menjelaskan abolisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden, untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sedang dalam proses hukum, sebelum ada putusan pengadilan. ” Tindakan ini menghentikan proses hukum, sehingga orang yang bersangkutan bebas dari tuntutan pidana lebih lanjut,” bebernya.
Lebih jauh Yanto menyoroti juga peristiwa kekacuan yang saat ini terjadi, merupakan kelallian dari aparat tanpa memitigasi resiko dampak pemindahahan 4 Tapol yang seharusnya sesuai SOP pengamanan sudah di sterilkan jauh jauh hari, peristiwa pemindahan tempat sidang.
” Khusus tapol bukan baru terjadi di Sorong, di tempat lain di Papua juga sudah pernah dilakukan dan berjalan aman tanpa adanya konflik,” tandasnya. Oleh sebab itu Yanto menghimbau bahwa Provinsi Papua Barat Daya rumah besar bagi semua masyarakat yang ada di NKRI. Oleh karena itu marilah bersama semua elemen masyarakat jaga keamanan kendalikan emosi. ” Jaga Keselamatan diri, hati-hati pihak lain memanfaatkan situasi mengacaukan rumah ini, mari berjuang dengan cara soft elegan dan santun kedepankan kemanusian,” jelasnya. (boy)