SORONG.SorongPos.Com,-Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal melakukan sosialisasi masyarakat peduli api (MPA). Sosialisasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan RI. Selain melaksanakan sosialisasi, RJK sapaan akrabnya juga diberikan kesempatan menandatangi foto hasil karya yang terdapat burung dibuat dalam bingkai. Sebelum menandatangi foto tersebut, RJK menuliskan tong jaga hutan, sebaliknya hutan jaga kita. Dalam kegiatan tersebut dihadapan peserta sosialisasi masyakarat peduli api, RJK mengatakan bahwa mari bersyukur. Hal ini dikarenakan hampir 90 persen wilayah tanah Papua adalah hutan dan di Indonesia, hutan yang tertinggal hanya di Papua. Menurutnya kalau bukan masyarakat di Papua yang menjaga, maka siapa lagi yang akan menjaga. Oleh karena itu, jika hal ini tidak dimulai dari sekarang maka kapan lagi. ” Kita punya tanah sendiri, tong punya hutan sendiri. Maka kita harus jaga. Kemarin saya lihat diberita-berita masyakarat Malamoi menolak perusahaan sawit, HPH. Karena dunia sudah berubah tidak perlu potong kayu dan babat hutan untuk tanam sawit. Sekarang kita kelola hutan dan diawasi dengan baik dan bisa dijual untuk karbon,” akunya. Lebih lanjut RJK menjelaskan bahwa dunia sudah berubah.
Jikalau dulu masyarakat memotong kayu. Kemudian mendapat hak ulayat. Tetapi sekarang ini pemotongan kayu atau membersihkan hutan sudah dipandang tidak perlu lagi tetapi hutan tetap terjaga dan masyakarat tetap mendapatkan hak ulayatnya. Oleh karena itu kekayaan di atas tanah Papua harus dijaga. Selain itu juga kata RJK masalah yang sekarang ini diributkan di Raja Ampat. Menrutnya saat ini banyak orang ribut, tetapi dirinya sejak bulan Februari lalu, sudah mengangkat masalah ini. ” Saya kerja diam, ketemu pak Menteri dan Staf Khusus. Saya sampaikan pak Menteri, bahwa tidak boleh lagi kasih ijin pinjam kawasan untuk tambang yang ada di pulau-pulau pada kabupaten Raja Ampat. Jadi 4 yang tutup, tapi 1 sudah punya karena terlanjur. Sedangkan 3 perusahaan tambang belum dikasih dari Kemenhut. Nah pak Menteri sampaikan terima kasih, kalau susah terlanjur kasih ijin pinjam pakai kawasan. Nanti masalah baru bagi Kemenhut lagi. Karena tidak boleh mengeluarkan ijin kepada pulau yang luasnya kurang lebih 2000 Km, sesuai UU Perikanan dan Kelautan,” imbuhnya. Selain itu pula kata RJK taman wisata alam di hutan lindung Kota Sorong. Diakuinya bahwa ada yang memberikan masukan bahwa truk muat material galian C masih sering pulang balik di daerah kawasan hutan lindung. Dimana hal ini akan diurus secara perlahan dan bertahap. ” Kalau truk tanah yang lewat harus urus dari kepalanya. Kata masyarakat kalau air di atas kabur, ya berarti di bawah juga kabur. Kita bersihkan air di bagian atas dulu, baru di bawah beres,” tegasnya. Dikatakan RJK untuk tenaga masyarakat peduli api ditanah Papua, hanya berjumlah 800 orang dari 10.250 tenaga.Tetapi kedepan pihaknya akan meminta penambahan tenaga, supaya ada tenaga yang ditempatkan di kabupaten Tambrauw, untuk bentuk masyarakat peduli api. Hal ini dikarenakan Tambrauw adalah kawasan cagar alam, hutan lindung juga termasuk taman nasional,sehingga masuk kawasan konservasi. ” Kalau terbang dari Manokwari ke Sorong. Lihat hutan Tambrauw masih bagus,” urainya. Menurutnya pula untuk kawasan kabupaten Raja Ampat. Boleh dikatakan sudah banyak dimasuki oleh kaum oligarkhi dari Sumatera,Kalimantan,Sulawesi, Maluku dan Papua. Hanya saja di wilayah kepala burung Papua sudah menolak, semoga di wilayah lainnya yang baru dimekarkan menjadi DOB aman juga. Lebih lanjut RJK juga mengatakan mengenai masalah kebakaran hutan, dimana untuk daerah Papua masih sangat kurang. Dibandingkan dengan daerah Sumatera terdiri dari Provinsi Kepri dan Sumbar. Sesuai laporan pemerintah provinsi sudah menerima laporan untuk persiapan. Hal ini disebabkan daerah disana sudah memasuki musim kemarau.
Diakuinya bahwa kerap kali yang nakal adalah perusahaan. Karena mereka diduga menyuruh masyarakat bakar, setelah itu perusahaan masuk untuk menanam bibit pohon dan sebagainya. ” Tapi sekarang sudah jauh berkurang. Bahkan kita sampai mengekspor asap ke Singapore dan Malaysia. Karena masyarakat sudah peduli, apa yang dibentuk oleh Kehutanan melalui MP, sangat berhasil. Masyakarat punya kesadaran, untuk menjaga wilayahnya sendiri,” tuturnya. Bahkan dengan tegas RJK mengatakan bahwa sekarang istilah di Papua yang lagi ramai adalah Papua Bukan Tanah Kosong. Setiap jengkal tanah dimiliki pemilik hak ulayat dan batas-batas kepemilikan atas tanah tersebut. Dikarenakan hukum adat diakui oleh dunia dan juga di akui oleh undang undang. Selian itu juga RJK menyinggung keberadaan perusahaan kelapa sawit yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Hanya saja yang menjadi fokus baginya adalah yang tidak ada harus dijaga. Tetapi hak masyarakat sebesar 20 persen dari hasil kelapa sawit , harus dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang. Menurut RJK selama 5 periode menjadi anggota DPR -RI. Dimana 4 periode berada pada komisi IV. ” Kenapa saya lebih memilih Komisi IV. Karena kita punya hutan, laut yang harus dijaga. Dulu waktu ada ADB dan Cormap, kita banyak dapat bantuan untuk merawat karang dan koral di Raja Ampat. Tapi saat Menteri Kelautan di jabat ibu Susi. Semua ditolak. Nah di Papua semua dapat saat itu, Raja Ampat dapat, Teluk Cendrawasih dapat, Teluk Triton juga dapat dari Cormap,” terangnya. Bahkan dengan tegas RJK mengatakan pihaknya lagi memperjuangkan agar mendapatkan kembali bantuan tersebut. Seperti yang terjadi di Raja Ampat, masyarakat menuntut karena tambang ditutup. Selain itu juga kata RJK bahwa pihaknya sudah menghubungi Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat Daya agar bersama-sama untuk melihat masyarakat yang kena dampak. Akibat dari penutupan tambang nikel di Raja Ampat. ” Bangun home stay bagi mereka atau kembali menjadi nelayan serta membantu memasarkan hasil mereka ataukah ada yang mau kembali menjadi pemandu wisata,” urainya. (boy)