RAJAAMPAT. Sorong pos.Com,- Warga Distrik Waigeo Barat Kepulauan menolak hadirnya perusahaan tambang pada kampung yang ada di sana dan salah satunya adalah kampung Pam. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal bersama perangkat kampung dan warga yang mendiami kampung Pam.
Dalam pertemuan tersebut, dimana baik perangkat kampung maupun warga tetap menolak keberadaan perusahaan tambang. Hal ini dikuatirkan akan merusak lingkungan dan terjadi pencemaran terhadap terhadap lokasi wisata yang ada pada kampung-kampung yang ada pada Distrik Waigeo Barat Kepulauan. Ironisnya lagi warga lebih memilih, untuk mengembangkan sektor pariwisata yang lebih bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Bahkan sebagian besar kampung pada daerah tersebut, paling banyak terdapat resort dan lokasi untuk melakukan diving maupun snorkling.
Usai pertemuan Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal menjelaskan bahwa manfaat dari hadirnya perusahaan tambang pada Distrik Waigeo Barat Kepulauan sama sekali tidak ada termasuk dengan kampung Pam. Dengan tegas RJK sapaan akrabnya mengatakan, dalam pertemuan masyarakat dan perangkat kampung dibeberkan hanya diberikan uang Rp 10 juta ke kampung.
” Akibat uang Rp 10 juta masyarakat sendiri mau berkelahi di kampung. Tadi dengar sendiri masyarakat yang bicara dan bukan saya yang bicara,” akunya.
Oleh karena itu RJK yang merupakan politisi senior partai Golkar mempertegas bahwa sudah kerap kali pihaknya mempertanyakan kehadiran perusahaan tambang nikel di kabupaten Raja Ampat. Namun dana CSR dikemanakan. Kemudian berapa besar jumlah dana CSR yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun ke Pemkab Raja Ampat.
” Ini semua harus terbuka dan transparan. Karena ini merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Itu masyarakat juga harus tahu,” tegasnya.
Lebih lanjut RJK kembali mempertanyakan berapa besar dana bagi hasil yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pemkab Raja Ampat sebesar 80 persen. Bahkan masyarakat pun juga tidak tahu mengenai dana bagi hasil tersebut.
” Tidak usah jauh-jauh. Warga kampung Pam masuk dalam rong dua daerah operasi kawasan tambang saja tidak tahu. Distrik Waigeo Barat Kepulauan saja tidak tahu, apalagi sampai di Ayau dan Missol tidak ada yang tahu,” terangnya.
Dengan tegas juga RJK menguraikan sesuai dengan apa yang di disampaikan warga, dampak dari operasi perusahaan Nikel seperti GAG mungkin saja sampai pada daerah ring dua. Akan tetapi masyarakat tidak tahu, karena secara teknik sudah pasti warga kampung tidak tahu.
“Mungkin saja sudah sampai kesini. Tapi masyarakat tidak tahu apa-apa. Jadi dari Manyaifun sampai di Pam masyakarat semua sudah menolak. Saya pikir kita harus jaga pariwisata Raja Ampat. Karena ini orang luar negeri yang ngomong bahwa Raja Ampat adalah surga kecil yang jatuh ke bumi,” pungkasnya.
Bahkan kata RJK, jika kawasan pariwisata ini tidak jaga dengan baik, maka lingkungan rusak. Kemudian mata pencaharian warga yang sehari-hari mencari ikan, Lola, teripang dengan lokasi yang tidak jauh dari kampung. Kedepan akan mencari ikan lebih jauh. Oleh karena itu akan lebih baik mengembangkan pariwisata, karena sampai kapan pun. Jika pianemo tidak menjadi ikon pariwisata, tidak mungkin pemerintah tidak mengeluarkan gambar pianemo pada uang pecahan Rp 100 ribu. (boy)