Kota Sorong – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, Jumat (21/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi sekaligus mendalami berbagai program dan tantangan yang dihadapi Diskominfo dalam pengelolaan sistem komunikasi dan informatika di Kota Sorong.
Rombongan Komisi II yang dipimpin Ketua Muhammad Rum Rumonim ini terdiri dari Wakil Ketua Muda Situmorang, Sekretaris Joungky Souisa, serta anggota Nuryadi, Rinoldy Rumfeka, dan Syarif Nari.
Tim tersebut diterima langsung Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, Lermianna Sijabat, didampingi Sekretaris Dinas, Martha Karsau, serta Kepala Bidang Aplikasi Telematika, James Burung, bersama jajaran pegawai Diskominfo Kota Sorong.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II menjelaskan bahwa, kunjungan ini merupakan langkah awal untuk memahami lebih dalam program kerja yang dijalankan Diskominfo serta kendala yang dihadapi. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat guna meningkatkan efektivitas pelayanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat.
Sekretaris Dinas Kominfo mengungkapkan, saat ini Diskominfo Kota Sorong masih berstatus tipe C dengan dua bidang, padahal idealnya perlu ditingkatkan menjadi tipe B dengan tambahan satu bidang, yaitu Statistik dan Persandian. Ia berharap Komisi II dapat memberikan dukungan agar perubahan status ini bisa terwujud demi peningkatan layanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo menambahkan, tugas Diskominfo tidak hanya terbatas pada dokumentasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai program strategis. Di antaranya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan Satu Data Indonesia, pengadaan videotron, pembangunan jaringan backbone fiber optic, serta revitalisasi jaringan dan pengelolaan ruang podcast.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Telematika menjelaskan sejumlah proyek yang sedang berjalan, seperti pembangunan jaringan backbone fiber optic, penyediaan standing banner digital, serta penyediaan sarana komunikasi repeater. Ia juga menyoroti tantangan dalam penerapan SPBE, termasuk rendahnya indeks SPBE Kota Sorong akibat kurangnya koordinasi internal dan pergantian Sekretaris Daerah sebanyak tiga kali dalam tiga tahun terakhir.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi II menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut rencana pemanfaatan videotron dan ruang podcast sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga meminta Diskominfo untuk memberikan data yang lebih rinci sebelum pertemuan lanjutan dilaksanakan.
Sebagai bentuk dukungan, Komisi II akan mengawal program-program Diskominfo agar dapat berjalan dengan optimal. Usai pertemuan, rombongan Komisi II meninjau ruang podcast yang telah selesai direnovasi dan akan segera diresmikan oleh Wali Kota Sorong. (brm)