SORONG.SorongPos.Com,- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Viktor Solossa saat ditemui media,Selasa (11/2) menegaskan,sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat dari Dinas Perhubungan. Disamping Sekretariat Dinas juga terdapat bidang udara, darat dan laut.
Menurutnya untuk bidang udara,dimana Dishub PBD lebih banyak mengarah kepada faskes, tetapi itupun tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan kewenangan, selain itu Dishub tidak punya kewenangan kaitan bandara udara. Hanya kewenangan Dishub pada lapangan terbang sesuai dengan amanat UU Otsus dan turunan PP 106. Lanjut Viktor untuk bidang laut. Dimana PBD hampir sebahagian besar memiliki daerah pesisir atau laut.
” Dimana dari 6 daerah bawahan. 5 daerah punya laut atau pesisir. Kemudian hanya 1 yakni kabupaten Maybrat yang berada di pegunungan,” urainya.
Lebih lanjut Viktor menguaraikan mengenai daerah pesisir. Dimana konektifitas sangat penting,dalam rangka percepatan pembangunan di PBD sebagai DOB baru. Untuk sasaran atau tujuan UU Otsus Jilid II yakni Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif.
Selama ini menurut Viktor yang menjadi isi nasional, terkait sektor pendidikan yakni Papua Cerdas, terkait IPM sangat rendah.Papua Sehat, bahkan di tanah Papua terkenal dengan masalah kemiskinan dan angka stunting yang tinggi. Kemudian Papua produktif kaitan dengan lapangan pekerjaan dari sisi pendapatan masyarakat,sehingga muncul apa yang disebut miskin extrim.
” Nah kalau di rata-rata berada pada daerah 3 T atau daerah pesisir,sehingga masalahnya ada pada konektifitas hubungan antar wilayah atau antar daerah. Sedangkan di PBD sentralnya berada di Kota Sorong. Kita upaya melalui tugas yang ada, kemudian bersinergi dengan kabupaten dan kota di PBD termasuk pusat,” urainya.
Kata Viktor pula yang perlu diketahui kerja pemerintah adalah hanya satu. Namun yang berbeda adalah tingkat kewenangan baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota .Harus melakukan kolaborasi,sebagai contoh Dishub PBD melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kaitan dengan angkutan perintis dalam hal ini kapal laut terutama trayek yang menghubungi daerah pesisir. Menurut untuk kapal perintis sabuk nusantara, dimana sudah berperoses.
Untuk trayek sabuk nusantara, hanya sampai pada Folley dan Missol, tapi ke Waigama bukan tidak terkonek. Akan tetapi subsidinya yang belum dapat,sehingga warga masyarakat dari Waigama harus menggunakan perahu atau long boat turun ke Folley baru dapat angkutan perintis.
” Nah ini kami akan koordinasi dengan teman dari BPTD atau pak Sekda dan Pak Gubernur untuk melihat bagaimana kaitan dengan subsidi angkutan perintis ini. Soal tol laut kita tidak bicarakan, karena kita hanya bicara pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai kapal cepat penyeberangan Marina. Seperti contoh Waisai-Sorong dan Sorong -Waisai setiap hari. Apakah tidak dibuatkan jalur misalnya Sorong-Tambrauw pulang pergi, Sorong-Sorsel dan sebagainya.
Kata Viktor” Itu khan swasta, tapi kita di pemerintah biasanya dengan ASDP. Kemudian sebentar lagi kapal-kapal ASDP sudah pindah ke pelabuhan rakyat,” terangnya.
Ditegaskan Viktor juga selama ini ada yang namanya kapal Pelni atau yang namanya kapal ready yah menempuh jalur-jalur atau rute pendek. Selamat ini beroperasi dari Sorong ke Jeffman. Ditahun 2025 sudah ada rute baru, yakni dari Sorong-Doom-Sop-Raam-Jeffman kembali ke Sorong. Disamping melayani masyarakat, bagi pengguna pariwisata bisa jalan menggunakan kapal tersebut.
” Pasti tidak akan menggangu long boat atau taksi laut Sorong-Doom. Karena kapal ini tidak setiap hari. Mungkin seminggu 2 kali, sesuai jadwal. Kita pasti akan sosialisasi bersama asosiasi taksi laut Sorong-Doom. Tahun ini juga kapal ready juga melayani rute Waisai ke pulau Pam, tidak setiap hari tapi ada jadwalnya,” ujarnya.
Soal kapan akan dilakukan uji coba kapal ready dari Waisai ke Pulau Pam. Menurut Viktor saat ini pihaknya sedang menunggu kedatangan kapal tersebut ke Provinsi PBD dan sedang berlayar dari wilayah barat.
Ditambahkan Viktor juga untuk sektor perhubungan darat. Dimana pihaknya akan mendukung perbaikan sarana lalu lintas baik penerangan jalan maupun PJU yang di kota Sorong maupun kabupaten lainnya termasuk pagar pengamanan jalan. Kemudian terminal saat ini dimiliki PBD berjumlah 3 terminal baik Kota Sorong,Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw.
” Saat ini yang sudah siap Kota Sorong tinggal beroperasi, kita lagi berproses karena ini UPT. Teman-teman dari Ortal sedang membuatnya, DPRD juga sudah ada. Tinggal Gubernur dilantik. Kita dorong sebagai Perda,sehingga menjadi dasar bagi target retribusi daerah,” akunya. (boy)