Jakarta, SorongPos.Com – Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Indonesia, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri dan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI secara daring, Kamis (31/10).
Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi dalam mengantisipasi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang diharapkan dapat dilakukan dengan cermat untuk menjaga stabilitas daerah jelang Pilkada Serentak 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menggarisbawahi isu PHK dan penetapan upah minimum dapat menjadi tantangan besar bagi masing-masing daerah, yang dikhawatirkan berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran Pilkada.
Menteri Ketenagakerjaan juga meminta kepala daerah untuk melakukan mitigasi risiko terkait PHK, dan persiapan upah minimum agar tercipta ketertiban di seluruh Indonesia.
“Kepala Daerah diharapkan mampu merespons isu ini secara bijak, sesuai dengan situasi lokal masing-masing,” kata Tito.
Sementara itu, Bernhard menyampaikan antusiasmenya dalam mengikuti diskusi tersebut.
“Pembahasan ini sangat relevan, mengingat peningkatan jumlah pekerja yang mengalami PHK tiap bulan. Data dari Kemenaker menunjukkan bahwa hingga September 2024, terdapat 54.400 pekerja yang terkena dampak PHK,” ujarnya.
Menurut Bernhard, Rakor ini memberikan wawasan penting yang dapat menjadi solusi bagi daerah, termasuk Sorong, dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat.
“Strategi yang dihasilkan dari rapat ini akan membantu daerah kami dan daerah lainnya dalam menjaga situasi tetap kondusif,” Ujar Bernhard. (brm)