SORONGPOS.SorongPos.Com,- Menyusul dengan arahan dan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam perayaan HUT Otonomi Khusus di tanah Papua yang ke-22 di halaman kantor Walikota pada Rabu (22/11), sebagai tempat pelaksanaan perayaan HUT tersebut. Seperti diketahui dalam arahan dan sambutan dari Mendagri yang menjelaskan bahwa jika ingin membuat tanah Papua menjadi maju maka yang harus diperhatikan adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga yang menariknya Mendagri juga menyinggung mengenai pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 mendatang. Dimana untuk tanah Papua Otsus mengamanatkan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua (OAP).
Terkait pernyataan dari Menteri Dalam Negeri tersebut. Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal S.Ab saat ditemui berbagai media online di sela-sela pelaksanaan pameran di Gedung Lambert Jitmau menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan Mendagri melalui arahan dan pidato adalah merupakan satu perintah. Kemudian kalau mau membangun Papua untuk lebih baik. Dimana kata kuncinya adalah pendidikan.
” Hanya pendidikan yang bisa bangun tanah Papua. Jadi, saya hanya mau sampaikan kepada para pejabat definitif maupun penjabat sementara kepala daerah agar melakukan program pendidikan yang baik. Karena itu akan merubah wajah orang Papua kedepan. Program jangka panjang pendidikan satu-satunya jalan membangun di tanah ini,” akunya.
Lebih lanjut RJK sapaan akrabnya menjelaskan dalam penekanan yang disampaikan oleh Mendagri sangatlah jelas, bahwa untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di tanah Papua harus orang asli Papua.
” Jadi kalau ada yang merasa bukan orang asli Papua. Tidak perlu melakukan gerakan tambahan. Ingat dan sudah jelas yang mengatakan dan menegaskan adalah seorang Menteri Dalam Negeri.
” Beliau sebagai Mendagri menjabat sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Pilkada akan dilakukan pada bulan September 2024 mendatang,” urainya.
Disampaikan RJK selaku politisi Golkar bahwa marilah mendukung program pemerintah di bidang pendidikan. Sedangkan program lainnya seperti kesehatan perlu adanya peningkatan rumah sakit yang baik.
” Tadi saja ada beberapa ibu-ibu sampaikan bahwa rumah sakit yang di Papua Barat Daya, misalnya alat cuci darah saja tidak ada. Ini sangat ironis, bagaimana orang tidak mampu sakit sehingga harus cuci darah. Apakah harus terbang ke Jakarta, Ambon,Manado atau Makkasar. Tiket saja sudah mahal, belum yang lain lagi. Orang cuci darah bisa seminggu sekali. Hal- hal kecil ini diperhatikan,” tegasnya.
Bahkan kata RJK bahwa pendidikan dan kesehatan sudah jelas yakni pada dana Otsus 30 persen. Sedangkan dana bagi hasil 35 persen. Dengan demikian pihaknya mengajak masyarakat, ormas, LSM termasuk pers memantau dan mengontrol para pejabat yang memangku jabatan saat ini. Kata RJK khusus untuk provinsi karena belum ada DPRD, dengan demikian semua harus membantu mengawasi penggunaan anggaran daerah. Ketika ditanya kembali soal pilkada tahun 2024 mendatang dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus OAP. Dengan tegas RJK menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Mendagri sudah sangat jelas dan bukan dirinya yang menyampaikan hal tersebut.
” Tadi pak Mendagri sudah sampaikan juga bahwa Pak Musaad selaku Penjabat Gubernur PBD hanya mengantar saja. Nanti beliau akan kembali bertugas di Jakarta. Jadi kalau bukan OAP ya tidak usah buat gerakan tambahan. Saya saja tidak maju, karena tahu aturan sudah jelas, kemudian saya bukan asli,” imbuhnya. (bra)