SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Robert Joppy Kardinal S.Ab saat ditemui media ini Rabu (15/11) menyoroti jelang setahun hadirnya Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dengan ibukota Kota Sorong. Akan tetapi sampai dengan saat ini pelantikan terhadap pejabat baik eselon III dan IV belum dilakukan. Bahkan dengan tegas Robert Kardinal yang kerap disapa RJK menilai bahwa PJ Gubernur Papua Barat Daya dan Sekda Papua Barat Daya telah gagal menjalankan roda pemerintahan di Provinsi PBD. ” Pejabat eselon III dan IV belum dilantik dan sebagainya. Jelas saya melihat itu sebagai suatu kegagalan. Padahal Sekda PBD sudah dibantu pemerintah pusat adalah orang dari Kementrian Dalam Negeri dan eselon I dalam jabatan ASN adalah tertinggi. Seorang Sekda dia yang mengatur, tapi tidak sanggup urus semua ini. Eselon III dan IV saja belum dilantik. Bahkan eselon II banyak yang masih kurang,” urainya.
Dengan demikian lanjut RJK bahwa PJ Gubernur dan Sekda telah mengganggu pelayanan masyarakat, karena sekdanya dianggap tidak bisa bekerja. Bahkan kata RJK mungkin karena Sekda PBD diambil dari luar tanah Papua, dengan demikian tidak mengerti situasi dan kondisi di tanah Papua ini. Disamping itu juga kata RJK, orang Papua masih banyak yang bisa menduduki jabatan Sekda PBD. ” Kenapa harus diambil dari luar atau didatangkan dari pusat. Kalau menurut saya mungkin saja dianggap orang Papua belum mampu jabat Sekda. Kenapa sih, banyak orang Papua yang pintar dan hebat, kok ini kirim dari kementrian. Tapi tidak bisa bekerja dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut RJK juga menegaskan bahwa sepulangnya dari daerah pemilihan. Dimana pihaknya akan melayangkan surat secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri termasuk melayangkan surat secara langsung kepada Presiden RI. ” Ya saya akan layangkan surat secara resmi ke Mendagri bila perlu ke Presiden,” imbuhnya.
Ketika ditanya mengenai pelantikan eselon III dan IV. Dimana sudah pernah ASN melakukan aksi demo dan bahkan nasib ASN yang sudah dimutasi dari Kota dan Kabupaten termasuk Provinsi PBD nasibnya terkatung-katung. Kata RJK” Nah itu tadi saya sampaikan dengan kegagalan dan kelalaian serta ketidakmampuan Sekda ini. Akhirnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu dan roda pemerintahan menjadi tidak stabil. Baik pak PJ Gub maupun Sekda bisa dinilai gagal,” urainya.
Lebih jauh RJK menegaskan siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap kinerja di lingkungan Pemprov PBD. Dikarenakan DPRD selaku wakil rakyat saja tidak ada, anggaran begitu banyak mencapai trilyunan rupiah. Kemudian siapa yang melakukan pengawasan. Dengan demikian harus menjadi perhatian. Bahkan RJK meminta masyarakat, ormas, LSM dan sebagainya menggantikan tugas DPRD, untuk mengawasi penggunaan anggaran di PBD.” Bila perlu kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara khusus, karena tidak ada DPRD nya. Jadi bukan kerja pakai anggaran negara suka -suka begitu saja. Eselon III dan IV belum dilantik praktis roda pemerintah macet dan stop. Ini persoalan besar,” imbuhnya.
Disamping itu juga RJK menyinggung mengenai belum dilakukan pelantikan anggota MRP di Papua Barat Daya dan boleh dikatakan sebagai bagian dari kelalaian pemerintah. ” Provinsi lain sudah selesai. Kenapa di PBD tidak selesai- selesai. Khan ada 6 provinsi, tapi 5 provinsi sudah selesai. Nah kalau begini yang lalai siapa dan yang gagal adalah siapa sudah pasti kepala daerah dan sekdanya,” tegasnya.
Dikarenakan roda pemerintahan itu dipegang oleh Sekda, bahkan kata RJK jika hal ini dibiarkan maka boleh dikatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintah sewenang-wenang. ” Karena tidak ada yang melakukan pengawasan. Kemudian anggaran di pakai suka-suka saja. Ini ngeri-ngeri sedap dan saya tidak katakan jangan sampai bermasalah dengan penegak hukum, tapi jangan buat celah untuk masalah hukum terjadi,” bebernya. (bra)
Jelang Setahun Hadirnya PBD, PJ Gubernur dan Sekda Dinilai Gagal Jalani Roda Pemerintahan
