KOTA SORONG – Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Tito Karnavian, Senin (15/5/2023), yang dilaksanakan secara daring via platfom zoom meeting.
Dalam kegiatan tersebut, Pj. Wali Kota didampingi Asisten II Bidang Administrasi Umum Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perwakilan Satgas Polresta Sorong, di Ruang Rapat Kantor Walikota Sorong.
Mengawali Rakor tersebut, Mendagri menjelaskan jika Inflasi berdasarkan tahun ke tahun pada April 2023 terhadap April 2022 di Indonesia cukup baik, atau mengalami penurunan dari Inflasi tahun ke tahun pada Maret 2023 terhadap Maret 2022, yaitu 4,97% ke 4,33%.
Tiga point penting yang ditekannya pada faktor penunjang penyebab terjadinya inflasi selain 8 point lainnya yaitu, transportasi dengan angka inflasi 11,96% yang menyumbang 1,45% dari angka 4,33 persen, makanan, minuman dan tembakau 4,58% menyumbang 1,20%, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,53% menyumbang 0,49%.
“Untuk transportasi, tiket pesawat diatur pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu langkah yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara dapat diturunkan. Kalau saja bisa diturunkan 1% dari 1,45%, maka kita bisa turun diangka 3,9% atau 3,8% inflasi ke depan,” kata Tito.
Menurutnya, ada 2 masalah terkait transportasi yaitu, harga bahan bakar aftur yang tinggi, atau Harga Eceran tertinggi (HET) nya perlu diturunkan. Oleh karena itu, permsalahan ini akan diambil alih langsung oleh Presiden RI, dengan target harga-harga tersebut dapat diturunkan.
“Disamping langkah yang diambil pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah. Saya mengapresiasi beberapa daerah yang memberikan subsidi atau bantuan kepada penerbangan udara yang masuk ke daerahnya, yang tingkat okupansinya rendah, sehingga dijamin oleh pemerintah daerah tersebut untuk tetap penumpang tetap penuh, sehingga harganya bisa diturunkan,” aku Tito.
Untuk komoditas makanan, minuman, dan tembakau, katanya, perlu dilakukan monitoring dan keja sama, karena komoditas tersebut adalah price volatility, atau harga yang berubah tergantung dengan situasi mekanisme pasar.
“Ini memerlukan evaluasi dan monitoring terus-menerus dari kita. Jangan pernah bosan, karena ini adalah kerja sama antara pemerintah pusat, mulai dari Badan Pangan, Bulog, Perdagangan, Kementerian Pertanian dan yang berhubungan dengannya, pajak, eksport impor dan lainnya, serta 552 pemerintah daerah,” pesan Tito.
Sedang untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, hal yang perlu diperhatikan adalah air minum yang dijual, dan bahan bakar rumah tangga terutama gas elpiji 3 kg. Untuk komoditas yang berhubungan dengan harga yang diatur pemerintah, yang perlu diwaspadai adalah perang Rusia Ukraina, yang berakibat pada perang ekonomi dunia.
“Itu akan berakibat pada stabilitas-stabilitas sistem keuangan dan ekonomi dunia, termasuk pangan. Selain itu, ada beberapa dinamika lain yang dapat berdampak, meskipun saat ini belum, yaitu potensi gagal bayar hutang dari negara besar, yaitu Amerika Serikat, serta dinamika politik beberapa negara yang cukup berpengaruh di dunia, karena adanya pemilu kemarin,” ujar Tito.
Dari data yang dihimpun, perkembangan inflasi global per April 2023, Indonesia berada pada peringkat 138 dari 186 negara dengan angka inflasi 4,33%, dan tingkat inflasi di negara G20 per April 2023, berada di peringkat 10 dari 20 negara, serta peringkat 6 dari 11 negara untuk tingkat inflasi negara Asean. (brm)