KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, A.Pi., M.M yang diwakili Asisten Administrasi Bidang Umum Setda Kota Sorong, Hanoch J. Talla, S.Sos., M.M menegaskan,untuk mewujudkan agenda pembangunan pemerintah kota Sorong, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar memahami tujuan, sasaran serta indikator kinerja.
“Itu yang diimplementasikan melalui penyusunan Renstra OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi, sehingga terjadi konsistensi dan sinkronisasi antara Rentsra dan Renja OPD di lingkungan pemerintah kota Sorong tahun 2023 2026,” baca Asisten dalam sambutan tertulis Pj. Wali Kota Sorong, pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sorong tahun 2023, Selasa (21/3/2023) di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, M.M.
Kegiatan tersebut merupakan momentum strategis bagi seluruh OPD, Kepala Distrik, dan Kepala Kelurahan, agar dalam proses pembangunan harus melakukan koordinasi, sinkronisasi, integritas, integrasi dan simplifikasi, dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor, guna membawa kota Sorong menuju kota smart city, atau kota cerdas dalam berbagai inovasi daerah.
Dalam Musrenbangda, sambungnya, sangat penting dalam mengimplementasikan arah kebijakan strategis maupun isu-isu strategis, dengan terfokus kepada beberapa program strategis daerah antara lain, pembangunan pasar sentral Remu, pembangunan jaringan air bersih, pembenahan kawasan kumuh, pembangunan pelabuhan tol laut, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukan, pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan, penurunan angka kemiskinan atau prevalensi stunting, dan pembangunan utilitas perkotaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan isu-isu strategis lainnya.
Harapannya pada tahun 2024 mendatang, siklus perencanaan musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Distrik, dan tingkat kota sudah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD, karena seluruh usulan program dan kegiatan prioritas daerah, sudah dapat diakses melalui aplikasi SIPD secara online ke Pemerintah Kota Sorong, sehingga terwujudnya transparansi,, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan yang dapat terukur.
“Diharapkan, dokumen ini, mulai dari proses perencanaan musrenbang hingga penyusunan RKPD KUA dan PPAS, maupun penyusunan dan pembahasan RKA, agar dikawal oleh Bappeda sebagai lembaga perencanaan sekaligus sebagai sector unggulan, dalam mengawal semua proses dokumen perencanaan pembangunan daerah kota,” kata Asisten.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong, Magdalena Sarma Jitmau, M.M dalam laporan ketua panitia mengatakan, tujuan kegiatan tersebut yaitu, untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder pemangku kepentingan, dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kota Sorong tahun 2023.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menyepakati isu strategis atau permasalahan pembangunan, menyepakati tema pembanguna, dan menyepakati prioritas pembangunan. Sumber dana kegiatan ini berasal dari APBD Kota Sorong Tahun anggaran 2023.
Dari data yang dihimpun, Musrenbangda kota Sorong menghasilkan, 1. Bidang Ekonomi mempunyai 26 program, 57 kegiatan, dan 235 sub kegiatan, dengan pagu dana sebesar Rp165.724.683.000.
Kedua, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan mempunyai 45 program, 68 kegiatan, dan 339 sub kegiatan, dengan pagu dana Rp488.385.403.230. Ketiga, Bidang Sosial Budaya mempunyai 62 program, 168 kegiatan, 745 sub kegiatan, dengan pagu dana Rp821.914.649.154.
“Empat, Bidang Pemerintahan Umum, 18 program, 36 kegiatan, dan 61 sub kegiatan, dengan penggunaan Rp89.944.399.500,” rinci Kabid Perekonomiamn dan SDA Bappeda Kota Sorong. (brm)