SORONG.SorongPos.Com,-Pantauan media ini, Kamis (14/7) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat dari Partai Golkar Robert Joppy Kardinal melakukan kunjungan kerja ke Universitas Victory di Km 10 dan Universitas Kristen Indonesia Papua (UKIP) di Malanu Kampung. Dalam kunjungan kerja ke dia perguruan tinggi swasta tersebut diterima oleh jajaran Rektor dan Wakil Rektor.
Usai melakukan kunjungan kerja Robert Joppy Kardinal saat ditemui menjelaskan, kedatangan ke Universitas Victory. Dimana pendirinya adalah merupakan almarhum Pdt Kalami. Menurutnya almarhum termasuk salah satu,bapak pendidikan di tanah Papua khususnya sebagai orang yang memiliki tanah di Sorong yakni dari suku Mooi. Oleh karena itu harus memberikan apresiasi kepada beliau, karena mendirikan kampus yang begitu besar dan bisa bermanfaat kepada anak-anak bangsa yang tinggal di Sorong Raya.
Dikatakan Robert pula dalam pertemuan tersebut, pihak juga menyampaikan pemberian bantuan bea siswa pendikan kepada para mahasiswa lewat aspirasinya selaku anggota DPR RI dari Papua Barat. ” Bantuan diberikan kepada mahasiswa yang baru masuk kuliah pada tahun ini. Kemudian diberikan beasiswa sampai dengan tamat. Apakah D3 atau S1 dibayarkan semua oleh negara. Jadi saya datang juga beri penjelasan bahwa bea siswa diberikan kepada mahasiswa lebih khusus di daerah Sorong Raya dan Manokwari Raya,” akunya.
Dikatakan pula yang diberikan bantuan di Sorong Raya mulai dari UNIMUDA,UKIP, VICTORY, SAINT PAUL. Sedangkan Manokwari Raya adalah STIH dan beberapa kampus perguruan tinggi swasta lainnya di Manokwari yang akan diberikan bantuan pada besok hari(Jumat,red). Ditambahkan juga total bantuan lewat aspirasinya tahun ini sebanyak 500 orang. Bahkan kata Robert tiap tahun aspirasinya akan bertambah.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 lalu sudah dilakukan dan mahasiswa pada tahun lalu yang mendapat bantuan bea siswa sebanyak 250 orang. ” Totalnya 750 mahasiswa dapat bantuan bea siswa dari tahun 2021 dan pada tahun 2022. Sedangkan bantuan bea siswa yang sudah dilakukannya mulai dari SD, SMP dan SMA/SMK se Papua Barat berjumlah kurang lebih 25 ribu siswa. Kalau tahun lalu UNIPA juga sudah dapat,” imbuhnya.
Dikatakan Robert belum lama ini pihaknya bersama Filep Wamafma yang merupakan anggota DPD RI ikut rapat kerja daerah dan bekerjasama dengan LL Dikti Papua di Jakarta. Kemudian dihadiri semua perguruan tinggi swasta di tanah Papua dan Papua Barat. Menurutnya hasil rapat tersebut, dimana pihaknya melakukan koordinasi dengan asosiasi perguruan tinggi swasta se Indonesia.
” Kita minta waktu dan melakukan pembahasan dengan Komisi X membahas semua perguruan tinggi swasta di Indonesia. Saya kebetulan dari tanah Papua dan Papua Barat. Kita fokus di Papua dan Papua Barat. Menurutnya keberadaan perguruan tinggi swasta, saat ini boleh diistilahkan hidup segan mati pun tak mau. Banyak persoalan tidak terlalu besar, namun setelah pendemi covid selama 2 tahun belakangan ini. Dimana masalah menjadi tambah besar. Disebabkan banyak mahasiswa yang drop out, khususnya juga bagi orang asli Papua. Hampir seluruh perguruan tinggi swasta yang anak menempuh pendidikan, akhirnya drop out. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah pusat, tentunya pemerintah pusat lewat kementrian terkait mengucurkan 40 persen biaya pendidikan dan 60 persen kepada provinsi.
” Saya akan minta bantu kepada Plt Gubenur Papua Barat, untuk kita membahas hal ini. Supaya kedepan anggaran dana Otsus dilaksanakan sesuai dengan semangat Otsus. Jikalau 30 persen dikucurkan ke pendidikan, yah harus 30 persen. Dua hal dulu diperhatikan pendidikan dan kesehatan. Ini penting sekali, karena orang harus sehat menjadi pintar. Sebaliknya orang pintar harus sehat,” tegasnya.
Ketika ditanya media ini mengenai apakah kedepan ada bantuan bagi para dosen yang akan melanjutkan studi S2 maupun S3. Kata Robert ” Itu masuk dalam pembahasan kami di Komisi X dan teman-teman lainnya. Masalahnya adalah persoalan besaran gaji atau upah. Banyak juga persoalan mengusulkan SMA dan SMK dikembalikan ke Kota dan Kabupaten. Tapi banyak guru yang tidak setuju, karena anggaran banyak di Provinsi. Ada beberapa daerah yang dilihat untuk persoalan SD dan SMP. Begitu banyak ditemukan sejumlah persoalan. Mungkin gaji dibayar terlambat, selain itu juga persoalan gaji guru swasta maupun perguruan tinggi swasta banyak di bawah upah minimum regional. Dengan demikian hal ini harus diperjuangan,” terangnya.
Bahkan kata Robert untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah Papua, harus ditingkatkan gaji daripada tenaga guru maupun dosen dari swasta. Menurutnya ada 3 Yayasan di tanah Papua yang sudah berdiri sebelum terjadi Pepera pada tahun 1969. Adapun ketiga yayasan adalah YPK, YPPK dan Yapis. Selain itu pula YPPK menyebar sampai ke kampung-kampung. Sedangkan YPK masuk juga sampai ke kampung-kampung. Akan tetapi lebih banyak ke daerah yang mayoritas adalah beragama katolik. Sedangkan YPPK juga masuk tapi juga banyak ke daerah yang mayoritas Kristen Protestan termasuk dengan Yapis.
” Jadi 3 Yayasan ini adalah pelopor pendidikan di tanah Papua dan harus mendapat perhatian khusus. Karena mereka punya jasa besar dan punya jaringan. Yang punya sekolah dasar sampai di kampung-kampung adakah YPK dan YPPK termasuk Yapis. Diberikan apresiasi bukan dengan selembar penghargaan atau setifikat. Tapi bagaimana guru-gurunya ditingkatkan kesejahteraannya. Bagaimana kita bisa mengharapkan seorang guru mendidik anak orang lain dengan baik. Sedangkan anaknya sendiri mau sekolahnya susah,” urainya. (boy)