MANOKWARI. SorongPos.Com,- Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat Mananwir Paul Finsen Mayor melalui press release yang disampaikan kepada media menyoroti kinerja dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Menurutnya pada penghujung tahun 2021 banyak catatan penting yang perlu diperhatikan dan segera membenahi kinerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat ( Kejati PB ).
“Karenasampai di penghujung tahun 2021 ini penanganan sejumlah besar kasus dugaan korupsi hanya sebatas pengumpulan bahan keterangan ( Pulbaket ) yang telah disampaikan kepada berbagai media. Ironisnya lagi kata Paul, Kejati Papua Barat hanya mengatakan bahwa penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi sudah naik ke Tahap penyidikan dan sementara berproses.
” Yang jadi pertanyaannya apakah sejumlah kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat selama setahun hanya sebatas Pulbaket, ataukah hanya sebatas wacana dimedia bahwa sudah dinaikkan ke tahap penyidikan kasus. Namun tidak pernah serius diselesaikan,” terangnya.
Ditambahkan pula saat ini masyarakat adat Papua tengah menunggu ketegasan dan keseriusan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, untuk mengungkap sejumlah kasus dugaan Korupsi yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat.
“Sejumlah kasus ini juga telah didesak oleh Lembaga Bantuan Hukum di Manokwari yakni LP3BH Manokwari, agar sejumlah Kasus dugaan korupsi segera diselesaikan namun terkesan kasusnya berjalan ditempat,” imbuhnya.
Bahkan dengan tegas Paul menyampaikan
Lebih mirisnya lagi, sampai Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat pernah kalah dua kali dalam Pra Peradilan, dugaan kasus korupsi. ” Ini menunjukkan dengan jelas dan lugas bahwa belum ada keseriusan dan ketegasan oleh kejaksaan tinggi Papua Barat, untuk mengungkap sejumlah besar kasus dugaan korupsi di Provinsi Papua Barat ini,” akunya.
Dikatakan Paul juga
terkesan, Kejati Papua Barat tak Bergigi. Karena sejumlah kasus dugaan Korupsi di berbagai Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat yang telah dilaporkan dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat tidak membuahkan hasil, seolah-olah hanya berakhir di Pengumpulan Bahan Keterangan.”
Perlu diperhatikan untuk dievaluasi secara komprehensif Kinerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat. Perlu diperhatikan Juga agar dipenghujung Tahun 2021 ini, Kejati Papua Barat mengumumkan perkembangan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini, hilang bagai ditelan bumi.
” Ini kita sampaikan supaya kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat tetap terjaga dan dipercaya oleh masyarakat Papua Barat,” tuturnya. (Ino)