MANOKWARI.SorongPos.Com,- Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia saat ditemui media ini(7/10) di Restaurant Swiss Bell Hotel Manokwari menegaskan, pada saat pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian RI di Komisi VII DPR RI. Dimana telah disampaikan untuk pembangunan pengelolaan kimia berlokasi di kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
Dengan demikian apapun alasannya Menteri Investasi /BPKM RI Bahlil Lahadalia dalam statementnya belum lama ini, dimana pembangunannya akan dilakukan di kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat. Hal ini menurut wakil rakya dari Papua Barat dan politisi Nasdem adalah satu langkah yang tidak tepat, karena dalam pertemuan dengan Komisi VII sudah disampaikan Menteri Pendindustrian bahwa akan dibangun di kabupaten Bintuni.
” Kalau di bangun pabrik pengelolaan kimia di Bintuni sangat tepat, karena hasil gas dan sebagainya. Itu adanya di Bintuni, apabila di pindahkan lagi bangun di Fakfak. Dari logika sederhana yang saya sampaikan tadi, untuk kebutuhan listrik, gas. Apalagi sekarang mau masuk dalam new label energy. Tentunya yang akan dipakai adalah cadangan di Bintuni, kenapa harus di bawa ke sana (Fakfak, red),” urainya.
Bahkan kata Rico jika dibangun di Fak Fak, maka dari salah satu sisi merugikan. Akibat dari hasil suplay gas yang harus dibawa, untuk menghidupi listrik di Fak Fak. Sudah barang tentu, dipastikan akan ada kemahalan harga dan kurang efisien. Dengan demikian kata Riko, apa yang sudah diputuskan dalam rapat bersama dengan Menteri Perindustrian RI agar tidak dirubah lagi.
Soal kapan akan dibangun pabrik pengelolaan kimia. Menurut Rico bahwa saat ini sudah masuk dalam tahap penjajakannya dan dalam waktu dekat di tahun ini juga pembangunannya sudah dimulai. Ketika ditanya kalau ada pemindahan lokasi dari Bintuni ke Fak Fak. Kata Rico ” Tidak, karena secara pribadi akan tetap memperjuangkan hal ini sesuai dengan rencana awal di Bintuni. Jangan dipindah-pindahkan lagi,” akunya.
Selain itu pertimbangan untuk dipindahkan dari Bintuni ke Fak Fak. Dimana pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Tetapi kalau Menteri Invenstasi/BPKM RI berasal dari Fak Fak dan dipindahkan kesana adalah wajar-wajar saja untuk diperjuangkan. Akan tetapi bukan berarti semua harus dibangun di Fak Fak dan tidak melihat potensi daerah lain yang ada di provinsi Papua Barat. ” Sejatinya lebih murah jika dibangun di Bintuni. Karena lebih efektif, efisien dan mengurangi kemahalan. Kalau mungkin di bangun industri lain yang sempat dikatakan pak Bahlil bahwa akan di bangun Smelter. Yah silahkan saja,” tegasnya. (boy)