KOTASORONG.SorongPos – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (DPD Bapera) Provinsi Papua Barat Dr. Bernard Sagrim, MM saat ditemui media ini, Senin (31/5) di kantor Sekertariat Bapera Provinsi Papua Barat depan Bandara DEO mengatakan, sejak pengurus DPD Bapera Papua Barat dilantik.
Sampai dengan saat ini banyak kegiatan, difokuskan kepada konsolidasi organisasi berupa pembentukan organisasi dan dilakukan pelantikan pengurus ditiap kota dan kabupaten yang ada di Papua Barat.
” Memang saat ini yang sudah dilantik pengurusnya baru kota dan kabupaten Sorong. Saat ini pembentukan pengurus di Sorong Raya sudah ada sekitar 7, hanya tinggal tunggu pelantikan pengurusnya,” akunya.
Lebij lanjut Bernard Sagrim yang juga merupakan Bupati Kabupaten Maybrat menegaskan, sesuai dengan AD/ART dari DPP Bapera bahwa pelantikan pengurus harus sampai ke tingkat kelurahan maupun desa. Menurutnya untuk distrik dan kelurahan di kota maupun kabupaten Sorong. Sudah diagendakan. ‘: Setelah pelantikan pengurus DPD Bapera di Kabupaten Maybrat dan Sorsel tanggal 7 dan 8 Juni mendatang. Kita akan masuk melantik pengurus di tingkat distrik dan kelurahan di kota dan kabupaten Sorong,” urainya.
Ditambahkan pula setelah pelantikan pengurus DPD Kabupaten Maybrat dan Sorsel. Dimana sudah terjadwal akan dilakukan pelantilan pengurus di kabupaten Raja Ampat dan Tambrauw. ” Itu pengurusnya sudah ada tinggal kita kukuhkan. Yang jelas kita fokus selesaikan Sorong Raya, baru kita lanjut ke Manokwari Raya dan masuk ke Fak-Fak serta Kaimana,’ terangnya.
Ditegaskan Bernard Sagrim pula keberadaan Bapera harus dijelaskan kepada masyarakat, dikarenakan kehadiran organisasi ini bukan merupakan partai politik. Tetapi murni adalah ormas. Dengan demikian siapa saja yang berminat untuk bergabung dan mengenbangkan talentanya.Karena Bapera ornasi yang bebas dan terlepas dari sekat-sekat suku, agama dan ras serta kepentingan parpol.
Kemudian pembentukan ormas Bapera, dikarenakan banyak sekali ormas-ormas yang berafiliasi kepada kepentingan tertentu. Akan tetapi setelah disahkan pemerintah, kemudian berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip doktirn kebangsaan dan persatuan atau bertentangan dengan NKRI. ” Ini ormas, jadi dia bebas berekspresi,’ imbuhnya.
Bahkan Sagrim menjelaskan anggota Bapera diwajibkan sesuai arahan dari DPP yakni harus memiliki kartu tanda anggota (KTA). Hal ini dikarenakan ada aspek ekonomi bagi anggotanya yakni dalam bentuk koperasi anggota Bapera.
” Koperasi sudah dibentuk di DPP. Nanti akan dibentuk ditiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu untuk mendapatkan KTA, harus memiliki nomor rekening, KTP dan NPWP. Karena kegiatan ekonomi akan didistribusikan melalui ormas ini,” tuturnya.
Lebih jauh Sagrim mengatakan saat ini Bapera sebagai ormas juga lenyiapkan rumah aspirasi. Dengan demikian jika ada aspirasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah baik tingkat kota, kabupaten maupun provinsi bahkan sampai ke pusat. Jangan selalu mengandalkan aksi demo dan sebagainya. Dikuatirkan akan ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab..’ Tapi kalau aspirasi ada, datang dan kita akan coba bantu fasilitasi dan didiskusikan secara bersama. Disitulah penyelesaian masalah dilakukan secara baik, bermartabat dan elegan,” tutupnya. (boy)
Ket Foto:
Ketua Bepera Papua Barat Dr Bernard Sagrim yang didampingi Sekertaris DPD Bapera Papua Barat Slamet