SORONG.SorongPos.Com,- Bertempat di Taman Wisata Alam (TWA) Km 14, Rabu(3/6) digelar Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kerusakkan Hutan. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IV DPR-RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal S.A.B, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan pada Kementrian Kehutanan RI, Yazid Nurhuda SH,MA. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Jhoni Way,S.HUT,M.Si. Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Seksi KSDA Wilayah 2 Alexander Kasantaro.Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku Papua Frederik Tumbel SH,MH.Kepala Darkarhut Wilayah Maluku Papua Astrid Manangkoda S.I.K,M.Si dan warga masyarakat yang berjumlah kurang 150 orang merupakan masyarakat peduli Kerusakkan hutan dan masyarakat yang mendiami batas-batas hutan. Sementara Anggota DPR-RI Dapil Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal saat ditemui media menjelaskan, tujuan kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengerti dan menjaga hutan dengan baik serta kelestarian. Dikarenakan semuanya, untuk kepentingan masyarakat sendiri, sedangkan di tanah Mooi masyarakat memiliki semboyan ” Ko Jaga Hutan, Hutan Jaga Ko.” Jadi kalau kita jaga hutan, maka hutan jaga kita. Satu hal yang diberi apresiasi seperti yang ada di Malaumkarta, tempat yang mendapat dukungan dari pemda kabupaten termasuk perusahaan-perusahaan lewat CSR. Dengan dukungan seperti itu, mendapat tanggapan positif untuk kelestarian hutan. ” Tempat taman wisata alam adalah salah satu tempat terindah di seluruh Indonesia, berada di tengah kota dengan luas lahan hampir mencapai 1000 hektare. Hutan seperti ini tidak ada lagi di Indonesia, pohon- pohon usianya sudah puluhan tahun dan besar. Masih ada burung dan satwa lainnya. Saya sangat apresiasi terhadap pemilik hak ulayat disini yakni marga Malaseme, mereka tidak melihat nilai komersialnya.Tapi mendukung program pemerintah,” akunya.
Menurutnya selaku wakil rakyat dari Papua Barat Daya akana bersama Pemprov PBD agar pemilik hak ulayat bisa mendapatkan manfaat dan melakukan sewa.Akan tetapi tidak melanggar aturan dan disesuaikan kelestarian hutan. Bahkan pihaknya mendukung, bagaimana masyarakat bersama pemerintah berantas ilegal logging. Selain itu kata RJK sapaan akrabnya bahwa masyarakat adat meminta untuk menjual kayunya. Dimana sudah mendapat lampu hijau dari dinas terkait, tetapi harus membuat kayu 5×10 dan 10×10. ” Tadi kepala dinas sudah sampaikan tidak perlu lagi bayar DR, tapi bayar RPSDH.Kalau jual kayu untuk kepentingan sehari-hari. Misalnya anaknya mau sekolah dan sebagainya,” tuturnya.
Bahkan kata RJK lebih ekstrim lagi. Dimana kayu log tidak boleh keluar dan juga squard log. Dengan ukuran 30×30. Kemudian kayu yang keluar sudah harus ukuran jadi. Hal ini dikarenakan yang mendapatkan manfaat adalah daerah Makassar dan Surabaya, Sorong tidak mendapatkan manfaat. ” Bukan eskpor, kayu dibawa semua. Masuk ke pabrik di Surabaya, masyarakat disana yang dapat pekerjaan. Kalau pabrik jadi disini, nah masyarakat sini bisa dapat pekerjaan. Jadi harus ada batasan, di stop kayu log dan squad log. Kayu sudah jadi disini dan bila perlu dari sini kirim ke luar negeri. Dengan demikian pajak eskpor disini juga dapat,” imbuhnya.
Lebih lanjut RJK mengatakan bahwa dari pusat yakni Kementrian Kehutanan dengan Panglima TNI dan Kapolri. Bahkan pihaknya berharap sudah lama tidak dilakukan operasi hutan lestari (OHL) dan hampir mencapai 25 tahun lalu. Diharapkannya kedepan OHL kembali supaya berantas kayu ilegal khusus di Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua, untuk selamatkan hutan dari pengrusakan Disamping itu lanjut RJK mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Sorong untuk program cetak sawah rakyat. Tidak dilakukan didalam hutan. Akan tetapi dilakukan pada hutan-hutan terlantar. ” Jadi bukan potong atau babat hutan baru lagi. Kenapa karena saat ini yang konsumsi nasi sudah mencapai 80 persen. Kita butuh beras,daripada datangkan dari Makassar atau Merauke termasuk Surabaya. Lebih baik buat sawah baru, tanam padi. Kita dapat beras dan swasembada. Kalau sudah begitu harga jual beras jauh lebih murah. Kalau pasok dari luar sampai disini sudah mahal,” bebernya.
Ketika disinggung media ini daerah kabupaten Sorong merupakan daerah transmigrasi dan banyak sawah. Akan tetapi sesuai perkembangan jaman, sawah ditutup dan dibangun perumahan dan sebagainya. Kata RJK ” Nah itu pergantiannya sekarang ini. Tapi sudah terjadi dan kemarin rapat dengan petani di kabupaten Sorong mereka minta juga agar bendungan diperbaiki karena sudah retak. Kemudian bantuan mesin pompa air, oleh karena itu dirinya akan memperjuangkan di Kementrian Pertanian RI,” ujarnya.(boy)