KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Defisit anggaran, dominasi belanja operasional, dan rendahnya porsi belanja modal menjadi sorotan utama fraksi-fraksi DPRK Sorong dalam Pemandangan Umum terhadap Raperda APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII Masa Sidang 2025 di Gedung DPRK Sorong, Selasa (25/11/2025).
Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRK Kota Sorong ini dihadiri oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, Wakil Wali Kota H. Anshar Karim, A.Md., Plt. Sekda Kota Sorong, serta para pejabat di lingkup Pemerintah Kota Sorong.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti defisit sebesar Rp44,61 miliar yang sepenuhnya ditutupi SILPA 2025 serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 24,6%. PKS menilai ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat masih sangat tinggi, sementara porsi belanja modal hanya 13,3% dari total belanja. Fraksi mendesak digitalisasi pajak daerah, reformasi retribusi, efisiensi belanja pegawai yang mencapai 52,7%, serta peningkatan alokasi pembangunan infrastruktur. PKS juga menekankan perlunya penguatan perlindungan pedagang Pasar Remu dalam proses relokasi.
Sorotan serupa muncul dari Fraksi Gerakan Indonesia Maju yang melihat ketimpangan mencolok antara belanja operasional yang mencapai 86,4% dan belanja modal 13,3%. Fraksi menilai dominasi belanja rutin berpotensi menghambat pembangunan aset jangka panjang. Besarnya belanja barang dan jasa, yang mencapai Rp280,11 miliar, juga dipandang tidak seimbang dibandingkan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti aspek pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kebutuhan warga pada fasilitas dasar. Golkar menempatkan insentif RT/RW sebagai prioritas wajib, meminta peningkatan mitigasi banjir di wilayah seperti Kilo 10, penyediaan sumber air bersih untuk Klasuat, serta penguatan armada dan pos pemadam kebakaran. Golkar juga mendorong pengelolaan sampah berbasis RT/RW serta percepatan pemenuhan lampu jalan di titik rawan.
Fraksi APPSA memfokuskan pandangannya pada efisiensi penggunaan anggaran menyusul penurunan Dana Transfer Pusat lebih dari 28%. Fraksi meminta anggaran diarahkan pada layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, dan persampahan. APPSA menekankan pentingnya integrasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan serta percepatan pemenuhan dokter spesialis dan insentif tenaga kesehatan OAP. Fraksi juga menuntut agar aspirasi hasil reses DPRK dimasukkan dalam Raperda APBD 2026, termasuk kebutuhan air bersih, transportasi, hingga fasilitas dasar di wilayah terluar.
Kelompok Khusus DPRK Otsus menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran bagi Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar penyusunan APBD benar-benar berlandaskan kekhususan Otonomi Khusus dan mempertanyakan apakah aspirasi masyarakat OAP dalam reses telah terakomodasi. Kelompok Khusus menuntut pengadaan bus sekolah, pembangunan rumah layak huni, pendidikan gratis dari TK hingga sarjana, pembangunan fasilitas dasar hingga penyusunan Perda perlindungan Suku Asli Moi. Pemberdayaan ekonomi bagi mama-mama pedagang OAP juga turut ditekankan.
Rapat ditutup oleh Ketua DPRK Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, dan akan dilanjutkan dengan Pleno yang beragenda Tanggapan Kepala Daerah. (brm)