KOTA SORONG, SORONGPOS.COM – Penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan keberpihakan anggaran bagi Orang Asli Papua (OAP) menjadi fokus utama Pemerintah Kota Sorong dalam menanggapi seluruh kritik dan catatan fraksi DPRK terhadap Raperda APBD 2026 pada Rapat Pleno XXXI Paripurna XXVII Masa Sidang 2025 di Gedung DPRK Sorong, Selasa (25/11/2025).
Dalam penyampaian resmi, Wali Kota Sorong menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas tertinggi pada tahun anggaran 2026. Program yang ditekankan meliputi pendataan terpadu, bantuan langsung, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan rumah layak huni, sekaligus memastikan indikator ini menjadi ukuran kinerja kelurahan serta RT/RW.
Menanggapi desakan keberpihakan OAP dari Kelompok Khusus DPRK, Wali Kota memastikan bahwa agenda pembangunan OAP tetap menjadi arus utama kebijakan. Pemkot mendukung pengadaan bus sekolah, penyediaan rumah layak huni OAP, pendidikan gratis dari jenjang TK hingga sarjana melalui dana Otsus, dan penataan tempat jualan bagi mama-mama Papua. Permintaan penegasan batas wilayah serta pengukuran ulang aset seperti TPA Makbon juga disetujui untuk ditindaklanjuti.
Terkait pandangan Fraksi Golkar, pemerintah menegaskan integrasi insentif RT/RW dengan indikator kebersihan lingkungan mulai 2026, serta melanjutkan pembangunan kantor lurah, penanganan banjir, penambahan armada dan pos Damkar, peningkatan jaringan air bersih, hingga pemasangan lampu jalan di titik rawan.
Menjawab kritik Fraksi PKS soal lemahnya kemandirian fiskal dan dominasi belanja pegawai, Pemkot memastikan penguatan e-retribusi, penerapan transaksi non-tunai pada sektor pasar dan parkir, serta sedang menyiapkan kajian akademik pembentukan BUMD untuk optimalisasi aset daerah. Pemerintah juga menegaskan keberpihakan terhadap pedagang kecil dalam seluruh proses pembangunan pasar.
Kepada Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Pemkot mengakui ketimpangan belanja operasional yang masih tinggi dan menargetkan pergeseran porsi belanja modal pada 2026 untuk memperluas infrastruktur dasar dan menciptakan aset produktif. Pemutakhiran database wajib pajak serta digitalisasi pemungutan menjadi bagian dari strategi peningkatan PAD.
Sementara itu, masukan Fraksi APPSA mengenai aspirasi warga wilayah terluar dijawab dengan komitmen peningkatan layanan dasar, terutama jaringan air bersih, akses jalan lingkungan, penerangan, serta pembangunan fasilitas sosial seperti posyandu dan sekolah. Pemkot juga memastikan evaluasi menyeluruh terhadap para lurah, dan tidak menutup kemungkinan rotasi sesuai mekanisme bila ditemukan kinerja yang tidak memenuhi target.
Wali Kota menutup tanggapannya dengan menyatakan bahwa seluruh catatan fraksi dan Kelompok Khusus akan menjadi dasar penyempurnaan Raperda APBD sebelum ditetapkan. (brm)