SORONG.SorongPos.Com,- Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu saat ditemui media,Jumat(3/10) di Hotel Aston menjelaskan, kaitan lokakarya pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua Barat Daya(PBD). Dimana hal ini mempunyai potensi dan jika berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan mencapai target nasional maupun visi misi.
Oleh karena itu kolaborasi sangat penting. Selain itu juga Minggu depan dalam bulan ini, pihaknya merencanakan pertemuan akbar semua mitra pembangunan yang selama ini bersama dengaAdd Newn Pemprov Papua Barat Daya(PBD).
” Ada YKAI,Econusa,FFI, kemudian ada beberapa lagi. Kita bersinergi dengan mereka dalam program dan kegiatan, supaya teman-teman yang berkolaborasi dengan PBD mereka bisa jalan sesuai perencanaan yang yang dipikirkan tanpa koordinasi dengan kita,” ujarnya
Lebih lanjut Kelly mengakui bahwa di provinsi masih memiliki kelemahan dari sumber daya manusia maupun anggaran. Bahkan kata Kelly justru sebaliknya anggaran dan SDM lebih banyak berada pada teman-teman mitra pembangunan.
” Kolaborasi dengan cara kita punya program dan mitra yang punya anggaran dan SDM. Ini yang bisa mendukung visi Pemprov selama 5 tahun kedepan yakni membangun PBD yang maju, mandiri da LN sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Kelly mengatakan target yang akan dicapai adalah pemberdayaan masyarakat dari hasil hutan. Kemudian potensi pengembangan karbon yang banyak sekali sumber dananya. Oleh karena itu bagaimana melatih meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang memiliki hutan. Tetapi kembali lagi di PBD masih memiliki kelemahan dari SDM. Kemudian sangat kurang informasi, oleh karena itu perlu berkolaborasi , untuk bagaimana mengelola potensi kawasan hutan di Papua Barat Daya yang kurang lebih sekitar 2,5 juta hektare.
” Terdiri dari hutan lindung diluar kawasan hutan konservasi. Kalau ditambah lagi hutan konservasi bisa tambah lagi menjadi 1 juta lebih hektare. Potensi kawasan hutan bisa dikelola melalui sumber-sumber pendanaan iklim,” tegasnya.
Diakui Kelly sumber pendanaan iklim sangat banyak, tetapi pihaknya juga memiliki kendala terutama kemampuan untuk menyusun proposal sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari pendonor. Ditambahkan sumber pendanaan iklim ada dari Norwegia, kemudian negara-negara maju yang punya komitmen menjaga temperatur suhu bumi tetap dibawah 1,5 derajat celcius. Kemudian juga sudah ada kesepakatan Paris yang ditindaklanjuti. Misalnya ada program menurunkan gas 5 kaca sebagai penyebab kerusakan global dan menyebabkan terjadi perubahan iklim.
” Nah akibat perubahan iklim,banyak sekali dampak terjadi mulai dari banjir, longsor dan bencana alam lainnya dan tidak bisa terkendali. Kalau negara seperti Norwegia, dia tidak banyak mensuport tanah Papua, maka bisa tenggelam dan hilang. Ada beberapa negara yang hilang dengan sendirinya,” tuturnya.
Oleh karena itu lanjut Kelly bahwa hutan di tanah Papua harus sangat di jaga. Setelah mendapatkan pembiayaan dari sumber dana iklim di Indonesia dikelola oleh sebuah badan pengelola dana lingkungan.
” BPDLK banyak sumber pendanaan masuk untuk biayai program dan kegiatan kawasan hutan dan bermacam-macam. Ada juknisnya, kami akui kendala terbatas SDM, sehingga kedepan kita perlu menggenjot kapasitas SDM hingga mampu mencari dana diluar dari APBD dan APBN,” urainya.
Didampingi itu kata Kelly dengan begitu banyak sumber pendanaan iklim, oleh karena itu harus didapatkan pembiayaan non APBD dan APBN. Bahkan kata Kelly tahu ini Papua Barat Daya mendapatkan perolehan dana iklim yang masuk kurang lebih 1 juta US Dollar dan jika dikalkulasikan kurang lebih dana diperoleh Rp 16 Milyar dan bisa mencapai Rp17 Milyar lebih. Diuraikan juga bahwa pihaknya telah mendapatkan juknisnya, dikelola oleh pihak ketiga.
” Juknisnya ada di kita dan sudah disepakati dalam bentuk program dan kegiatan.Tapi dananya turun kepada pihak ketiga yang bermitra dengan Papua Barat Daya namanya Pena Bulu,” akunya.
Menurutnya Kelly diawal minggu kedua dan ketiga dibulan Oktober sudah mulai berjalan dan keberadaan mitra dari Pemprov PBD yakni lembaga Pena Bulu berada di Papua Barat Daya kurang lebih 1,5 tahun dan kegiatan maupun program sudah tertera jelas dalam juknisnya.
” Sumber pendanaan iklim tidak masuk ke APBD. Karena ini dana dari luar negeri, yang dikirim ke Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Kemudian provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan sumber dana pendanaan iklim,” akunya.
Dibeberkannya juga untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang sangat kurang menyumbangkan dana ke kas daerah. Tetapi pihaknya menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak. Namun masuk ke kas negara. Ditambahkannya lupa pihaknya tidak membawa dana banyak masuk ke kas daerah. Tetapi membawa program dan kegiatan dana sumber pendanaan masuk langsung ke kas negara.
” Dari semua OPD di Pemprov. Kita di lingkungan hidup mulai bulan Januari sampai Desember, kita paling banyak kegiatan. Tetapi tidak menggunakan dana APBD,” tegasnya.
Soal berapa banyak kegiatan dan program. Menurut Kelly pihaknya akan melakukan pertemuan dengan mitra pembangunan guna menanyakan sudah berapa banyak kegiatan dan program yang dilakukan termasuk sumber dana yang telah digunakan. Misalnya YKAI dalam tahun ini sudah berapa banyak kegiatan dan program, kemudian sumber dananya selama setahun. Selain itu juga hak yang sama akan ditanyakan kepada Econusa, FFI dan lembaga mitra pembangunan lainnya.
” Sehingga hal ini dapat ditunjukkan ke DPRD maupun masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup,Kehutanan dan Pertanahan. Memang tidak menyumbangkan anggaran besar bagi APBD. Tapi kita menyumbangkan program dan kegiatan. Teman mitra pembangunan buat kegiatan di hotel. Yah pajak masuk ke daerah, masyarakat adat turun ke kegiatan. Ada mobil yang dipakai, bibit dan macam-macam. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang tidak mengunakan APBD. Nah kerja seperti begini butuh keahlian dan orang-orang tertentu. Kita kerja dengan mitra pembangunan, karena dana APBD yang sedikit, tapi kami bisa mendapatkan dana masuk ke kas negara melalui badan pengelola lingkungan. Kami punya link yang cukup baik, koordinasi, kolaborasi. Ini kata kuncinya untuk mewujudkan visi Pemprov PBD,” pungkasnya. (boy)