SORONG.SorongPos.Com,- Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Yonas Tota saat ditemui sejumlah media,Senin(7/7) di Hotel Vega menjelaskan kegiatan, yang dilaksanakan adalah kolaborasi Dinas Kominfo dan BPPKAD Provinsi PBD. Menurutnya kegiatan perekaman dari Kominfo dan sudah dilakukan pada tiga organisasi perangkat daerah(OPD).
Kemudian nantinya akan berlanjut kepada semua OPD di lingkungan pemerintah Provinsi PBD, sesuai dengan target yang diberikan oleh BPPKAD.” Perekaman dilakukan kepada pejabat pengelola keuangan termasuk bendahara pengeluaran sesuai dengan surat penunjukan dari kepala OPD,” akunya.
Menurut Yonas untuk kegiatan tandatangan elektronik yang dilakukan pada handphone. Dimana hal ini dijamin keamanan dari heacker dan sebagainya. Dikarenakan untuk security keamanan sangat berlapis.
” Jadi kita pastikan aman untuk aplikasinya,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pelaporan dan Akuntansi BPPKAD Provinsi PBD Aryani saat ditemui ditempat yang sama menjelaskan kegiatan tanda tangan elektronik (TTE) yang dilaksanakan. Dimana seluruh pejabat dilingkungan Pemprov PBD, harus memiliki TTE. Dikarenakan selama ini yang di aplikasikan dan berlaku di Provinsi adalah E Office. Namun untuk dokumen keuangan sendiri belum pernah dilakukan. Oleh karena itu saat pelaksanaan TTE dalam dokumen keuangan yang harus disosialisasikan.
” Nah dalam aplikasi ada yang digital essay you tube. Jadi kedepan dokumen tidak lagi dalam bentuk fisik untuk SPP dan SPM dan SP2D. Tapi hanya dalam bentuk aploud, dari SPID RI yang dipindahkan ke aplikasi digital, kemudian dilakukan tandatangan elektronik,” terangnya.
Lebih lanjut Aryani mengatakan, selama ini cari yang dipakai adalah manual dan berkas yang disimpan bisa saja hilang dan sebagainya. Tetapi tujuan dilakukan kegiatan ini adalah berkas dan dokumen dapat disimpan dalam bentuk digital dan bisa di akses kapanpun dan dimanapun. Apalagi lanjut Aryani saat ini kebijakan pemerintah terutama untuk tandatangan elektronik, sekarang sudah dapat perangkat Wifi.
” Jadi kepala OPD,PPTK berangkat dinas keluar. Bisa mengeluarkan atau mengakses SPP dan SPM hanya lewat handphone. Tidak perlu manual atau bertemu untuk tandatangan dan sebagainya,” urainya. (boy)

