SORONG.SorongPos.Com,- Berdasarkan pantauan media ini Selasa (27/5) Sekertaris Kementerian. Pariwisata Bayu Aji bersama Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementrian Pariwisata Hariyanto, didampingi Kadisporaparekraf Papua Barat Daya(PBD) melakukan kunjungan dan melihat secara langsung peninggalan dari PT Usaha Mina yang merupakan BUMN dan kini di pakai PT Perikanan. Hanya saja karena pemanfaatan kurang efektif dan mengingat lahan yang sangat besar dan dapat dioptimalkan dan difungsikan guna membangun Marina Wisata Bahari Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan dari keterangan yang diperoleh anggaran pembangunan Marina Wisata Bahari pun telah disiapkan. Hanya saja untuk tahap awal, mengingat aset tersebut adalah merupakan milik BUMN. Dengan demikian sebagai tahap awal dilakukan perencanaan. Dimana Pemprov PBD dalam hal ini Gubernur PBD melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN.
Untuk aset PT Usaha Mina yang kini menjadi PT Perikanan diserahkan dan dikelola oleh Pemprov, untuk kepentingan memajukan pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini mengingat Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Provinsi PBD dan masuk sebagai 10 destinasi wisata nasional di Indonesia. Sementara itu Sekertaris Kementrian Pariwisata Republik Indonesia Bayu Aji saat ditemui media ini di Hotel Aston menjelaskan, terkait rencana pembangunan Marina Wisata Bahari di Papua Barat Daya. Dimana banyak sekali regulasi yang harus dipelajari terutama lahan PT Usaha Mina masih merupakan lahan dari BUMN. Kemudian pihaknya baru saja mengusulkan ke Bappenas. Diakuinya jalan masih panjang, tetapi tetap harus semangat.
Menurutnya tujuan pembangunan Marina Wisata Bahari di Papua Barat Daya, sebenarnya untuk mencegah kapal-kapal pesiar besar. Diharapkan tidak langsung masuk ke perairan Raja Ampat.” Tapi kapal masuk di Sorong, nanti baru memakai kapal kecil masuk ke Raja Ampat. Kita akan pelajari lebih lanjut, terutama menyangkut lahannya, karena bukan lahan milik provinsi. Tetapi lahan milik BUMN,” tuturnya. Dikatakan Bayu Aji pula bahwa soal aset lahan tersebut. Dimana pihaknya mengharapkan Pemprov PBD dalam hal ini Gubernur PBD harus membicarakan dengan Menteri BUMN. Ditegaskanya juga soal anggaran pembangunan Marina Wisata Bahari. Lanjut Bayu bahwa pihaknya baru mengusulkan, dimana untuk anggaran dari APBN. Dimana saat ini terjadi penghematan anggaran, dengan demikian pihaknya mencoba dengan mencari sumber-sumber pendanaan lain. Diakuinya ada penawaran dari Bank Dunia memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan sektor pariwisata di Indonesia.
” Ini yang kami komunikasikan dengan Bapenas, untuk bisa juga mendanai ini seperti apa. Kami tentu juga mendanai seperti apa, terutama peraturan untuk mendanai hal ini. Oleh karena itu yang paling terutama soal aset lahan,” imbuhnya.
Ketika ditanya bantuan dari bank dunia guna tingkatkan sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp 1 Trilyun. Kata Bayu Aji ” Ya benar, tapi bukan dipakai untuk keseluruhan. Ada yang dipakai tingkatkan SDM dan sebagainya. Anggarannya mungkin bisa lebih besar dari Rp 1 Trilyun. Tetapi peruntukan untuk daerah mana saja, masih kita komunikasikan. Ini baru mulai usulan,”‘ bebernya. Ditambahkannya soal aset lahan PT Usaha Mina, pihaknya akan membicarakan kembali dengan Bapenas, agar bisa dilakukan intervensi melalui usulan ke Bank Dunia. Nantinya kata Bayu, jika sudah disetujui Bapenas dan DPR. Dengan demikian pembangunannya akan segera berjalan atau minimal jika aset PT Usaha Mina menjadi lahan Pemprov PBD.
” Minimal jikalau APBN belum memadai. Kami memiliki Deputi Investasi, maka akan dijual dan ditawarkan ke investor. Kemudian diluar negeri cukup menggiurkan, memang saya akui banyak investor mau masuk tapi lahan belum ada,” terangnya.
Menurutnya Bayu pula, jika Marina Wisata Bahari jika dibangun di Papua Barat Daya. Hal ini akan membuat Raja Ampat menjadi lestari dan kapal tidak perlu buang jangkar disana, sehingga karang laut tetap utuh. Sedangkan yang diijinkan masuk adalah kapal kecil dan bisa dikelola oleh masyarakat dan menjadi pemasukan atau penghasilan bagi masyarakat. Selain itu Bayu mengatakan bahwa ini merupakan ide awal dan diwujudkan. Soal kenapa tidak dibangun di Raja Ampat, tetapi di Sorong. Menurutnya kapal-kapal pesiar besar sandar disana. Tapi kalau di Sorong lebih tepat, nantinya kapal kecil yang masuk ke Raja Ampat.
Selain itu juga faktor bandara udara juga yang memenuhi standar ada di Kota Sorong. ” Perairan di Raja Ampat cukup dengan Marine Boy, mereka hanya titik labuh. Kemudian berenang dan lain sebagainya.Jika parkir di Sorong,PAD masuk ke daerah. Nanti tinggal diatur dengan Pemprov kesepakatannya. Yang jelas harus ada yang menghasilkan PAD bagi Pemprov PBD dan Pemda R4,” tegasnya. (boy)