SORONG.SorongPos.Com,- Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal saat ditemui media ini (7/4) menegaskan, terkait dengan aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap Missol Eco Resort. Dimana pihaknya meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Kabupaten Raja Ampat serta Barat Dinas Pemuda Olahraga,Pariwisata Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat agar segera menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang terjadi pada Missol Eco Resort.
Bahkan RJK sapaan akrabnya meminta agar Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Kabupaten Raja Ampat agar mengundang tokoh-tokoh masyakat termasuk tokoh adat di wilayah Raja Ampat, untuk duduk dan menyelesaikan secara baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik masyarakat adat maupun karyawan yang dipekerjakan di Missol Eco Resort.Disamping itu kata RJK aksi pemalangan yang dilakukan terhadap Missol Eco Resort, dampaknya sangat luas.
Menurutnya juga masalah pemalangan Missol Eco Resort adalah masalah Internasional dan bukan masalah di Papua Barat Daya atau Raja Ampat saja.
” Jadi harus Pemprov PBD dan Kabupaten Raja Ampat menyelesaikan masalah ini dan jangan dibiarkan berlarut larut,” akunya.
Selain itu juga politisi senior Partai Golkar menjelaskan masalah yang terjadi di Missol Eco Resort akan mencoreng nama baik dari Provinsi PBD maupun Kabupaten Raja Ampat dan tentunya berdampak pada sektor pariwisata di kabupaten Raja Ampat.
” Karena sesuai informasi yang saya terima. Tamu yang menginap di Missol Eco Resort dan saya yakin 100 persen adalah turis asing dari berbagai negara. Bahkan tamunya itu sudah terdaftar sampai dengan tahun 2026 mendatang,” tegasnya.
Kata RJK pula masalah pemalangan Missol Eco Resort adalah merupakan pekerjaan rumah (PR) pertama kepada Gubernur dan Bupati Raja Ampat terpilih dan baru dilantik menjalankan tugas beberapa bulan belakangan ini. Oleh karena segera menyelesaikan masalah pemalangan yang terjadi pada Missol Eco Resort.
Disamping itu juga aksi pemalangan yang dilakukan, bisa saja terjadi pada resort lainnya yang ada di Kabupaten Raja Ampat dan tentunya berdampak sangat jelek bagi sektor pariwisata. ” Saya jadi anggota DPR RI pernah di Komisi IV dan pernah juga di Komisi X. Kemudian kembali ke Komisi IV lagi.
Sebagai wakil rakyat dari dapil PBD, saya minta Gubernur,Bupati dan OPD teknis. Untuk mengundang tokoh-tokoh adat disana, segera mencari solusi jalan keluarnya,” imbuhnya. (boy)