SORONG.SorongPos.Com,-Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan atau insan pers di daerah, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Papua Barat Daya (PBD) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) PBD menggelar Pelatihan Jurnalistik Sahabat Jurnalis Papua Barat Daya, Jumat (20/11).
Adapun kegiatan pelatihan jurnalistik dengan mengusung tema “Jurnalisme Tajam, Data Akurat: Mengawal Migas, Menguji Fakta, Merawat Damai Papua”. Kekgiatan tersebut berlangsung di Aimas Convention Center, menjadi wadah peningkatan kompetensi wartawan sekaligus memperkuat pemahaman mengenai industri hulu minyak dan gas bumi (migas), termasuk kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Selain itu kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi PBD Dr. Viktor Solossa, S.T, M.T yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.S.Sos.
Dalam sambutannya, Viktor menegaskan pelatihan jurnalistik, merupakan langkah positif untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan kualitas insan pers di PBD. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat, kontrol sosial, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Lebih lanjut dibeberkannya pula di tengah perkembangan arus informasi yang semakin pesat, wartawan dituntut tidak sekadar cepat dalam menyampaikan berita, tetapi juga harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, objektivitas, dan tanggung jawab.
“Wartawan dituntut tidak hanya cepat dalam menyampaikan berita, tetapi juga harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, objektivitas, dan tanggung jawab. Sebab, informasi yang disampaikan pers memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Viktor juga menilai tema pelatihan tersebut, sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Papua Barat Daya, terutama dalam mendorong pemberitaan yang kritis, berbasis data, serta mampu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Viktor menyinggung peran industri migas dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Sorong. Menurutnya, aktivitas perusahaan migas yang telah berlangsung sejak lama, turut memberikan dampak terhadap perkembangan wilayah. Karena itu, keberadaan SKK Migas, Pertamina, dan KKKS menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Viktor juga mengaitkan hal tersebut, dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya pada 2022. Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya membutuhkan percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Lebih jauh Viktor mengungkapkan, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar di Tanah Papua, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Karena itu, pembangunan harus diarahkan pada tiga agenda utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Ia menegaskan, pencapaian ketiga agenda tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan insan pers.
Selain itu, Viktor menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan migas. Menurutnya, perusahaan harus membangun hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pemilik wilayah adat dan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas operasional.
“Pembangunan di Papua Barat Daya merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, perusahaan migas harus berjalan berdampingan dengan masyarakat, terutama masyarakat pemilik wilayah dan yang terdampak langsung, sehingga kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi (Forkom) SKK Migas Pamalu, Otniel L. Wafom, menyampaikan apresiasi kepada PWI, IJTI, dan SMSI Papua Barat Daya atas kolaborasi dan sinergi sehingga pelatihan jurnalistik tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam memperkaya wawasan jurnalistik sekaligus meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan di tengah pesatnya perkembangan arus informasi.
Selain itu Otniel mengatakan, kemampuan wartawan dalam menyajikan pemberitaan yang berimbang, kredibel, dan bertanggung jawab menjadi semakin penting. Karena itu, pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada insan pers mengenai industri hulu migas, mulai dari proses operasional dan produksi hingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah maupun nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap teman-teman jurnalis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kegiatan hulu migas, mulai dari proses operasional dan produksi hingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah maupun nasional,” akunya
Otniel juga menjelaskan, pemahaman mengenai industri migas juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan operasional. Hal tersebut perlu diketahui agar pemberitaan mengenai industri migas dapat disampaikan secara tepat berdasarkan data dan fakta.
Dikatakan juga SKK Migas bersama KKKS berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui pengembangan kompetensi insan pers di daerah.
Oleh karena itu pihaknya berharap wartawan dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, konstruktif, dan berimbang mengenai industri migas, termasuk kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kepentingan nasional.
“Kami harap pelatihan jurnalistik ini dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi insan pers, sekaligus mempererat sinergi dan kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan seluruh jurnalis di Provinsi Papua Barat Daya,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Umum PWI Sorong Raya Wahyudi, mengatakan pelatihan yang dilakukan adalah merupakan hasil kolaborasi tiga organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers, yakni PWI, IJTI, dan SMSI.
Menurutnya, keberadaan organisasi pers sangat penting dalam menjaga kualitas dan profesionalisme wartawan, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital yang mendorong pertumbuhan media online secara pesat.
Namun, kemudahan penyebaran informasi juga menghadirkan tantangan, salah satunya munculnya oknum yang mengaku sebagai wartawan tanpa memiliki kompetensi dan menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sekaligus merusak citra profesi wartawan.
“Ini menjadi perhatian kami bersama organisasi pers. Kami ingin mendorong agar persoalan wartawan abal-abal dan pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir, sehingga citra profesi wartawan tetap terjaga di tengah masyarakat,” ujarnya.
Diakuinya pula upaya peningkatan kapasitas wartawan telah dilakukan secara berkelanjutan. Pada 2023 dan 2024, organisasi pers menggelar pelatihan jurnalistik, kemudian pada 2025 dilanjutkan dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sementara pada 2026, pelatihan jurnalistik kembali dilaksanakan melalui kolaborasi bersama SKK Migas dan KKKS di wilayah Papua Barat Daya.
Wahyudi berharap dukungan SKK Migas, Pertamina, Petrogas, serta seluruh KKKS terhadap kegiatan peningkatan kapasitas insan pers, dapat terus berlanjut. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dalam menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional.
“Kami berharap SKK Migas, Pertamina, Petrogas, dan seluruh KKKS tidak bosan mendukung kegiatan peningkatan kapasitas wartawan. Melalui pelatihan ini, kami ingin mempersiapkan teman-teman jurnalis agar ke depan dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), semakin profesional, berkompeten, serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab,” terangnya.(boy)

