SORONG.SorongPos.Com,-
Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Robert Joppy Kardinal, menjelaskan alasan memilih ternak ayam petelur dan babi, sebagai program bantuan aspirasi bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Menurutnya kedua jenis ternak tersebut, dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi serta mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Robert Joppy Kardinal yang akrab di sapa RJK menegaskan, bantuan ayam petelur diberikan.Dikarenakan telur merupakan salah satu sumber protein hewani, yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
RJK menilai kebutuhan telur di Kota Sorong cukup tinggi dengan harga jual yang relatif mahal, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Telur ayam ini sangat penting untuk kesehatan anak-anak dan masyarakat. Telur merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan warga Kota Sorong, sementara nilai jualnya juga cukup tinggi,” ungkap Robert saat diwawancarai wartawan.
Selain itu RJK menyebutkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, harga satu rak telur berisi 30 butir di Kota Sorong berkisar Rp58.000 hingga Rp60.000. Bahkan, menjelang Desember, harga telur diperkirakan dapat meningkat hingga Rp100.000 sampai Rp150.000 per rak.
Karena itu pihaknya berharap pengembangan peternakan ayam petelur di PBD, dapat membantu memenuhi kebutuhan telur masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Selain ayam petelur, Robert juga memilih ternak babi karena komoditas tersebut, memiliki nilai ekonomi dan permintaan yang tinggi di Tanah Papua.
Dirinya menjelaskan babi merupakan salah satu jenis ternak yang sangat diminati masyarakat Papua, sehingga memiliki peluang usaha yang menjanjikan bagi kelompok peternak.
Bahkan RJK menyebutkan di seluruh Indonesia hanya Provinsi Papua Barat Daya dan Kalimantan Barat sebagai dua provinsi yang mendapatkan alokasi bantuan ternak babi dalam jumlah relatif besar melalui program tersebut.
Namun demikian, Robert mengingatkan pengelolaan peternakan ayam petelur membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait penyediaan pakan yang memiliki kebutuhan dan manajemen tersendiri.
Dirinya meminta kelompok penerima bantuan mulai mempersiapkan kemampuan pengelolaan usaha, termasuk memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan kelompok.
“Keuangan keluarga dan keuangan kelompok harus dipisahkan. Rekeningnya juga harus berbeda. Ketua, sekretaris, dan bendahara harus menjalankan tugas masing-masing agar administrasi dan pengelolaan keuangan tidak amburadul,” tegasnya.
Robert mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan uang kelompok, seperti penggunaan dana usaha bagi kepentingan pribadi dengan alasan meminjam sementara.
Menurutnya, seluruh pengurus harus membangun komunikasi secara terbuka dan jujur dalam menentukan langkah pengembangan usaha peternakan.
Diingatkan juga setelah tiga bulan pemeliharaan, kelompok peternak ayam harus mulai mempersiapkan kebutuhan pakan secara mandiri, sehingga keberlanjutan usaha tetap terjaga.
Sementara untuk ternak babi, Robert menilai masyarakat memiliki peluang memanfaatkan bahan pakan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar, termasuk batang atau gedebog pisang yang dapat diolah menjadi bahan pakan ternak dengan pengolahan dan campuran yang tepat.
Terkait pengawasan, Robert meminta dinas pertanian dan peternakan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, termasuk para penyuluh, untuk aktif melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan.
Bahkan dirinya juga memastikan akan turun langsung mengunjungi kelompok-kelompok penerima bantuan, dalam melihat perkembangan dan memastikan program berjalan sesuai harapan.
“Saya pasti akan datang dan melihat satu per satu kelompok penerima bantuan. Saya juga punya informan untuk mengetahui kelompok mana yang mengalami masalah, sehingga bisa langsung kita cek di lapangan,” ujarnya.
RJK kembali menegaskan, bantuan pemerintah harus memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan justru menimbulkan persoalan internal di antara anggota kelompok.
Ia mengingatkan agar pengelolaan kelompok tidak didominasi kepentingan keluarga, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara yang semuanya berasal dari satu keluarga.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan maupun pembagian hasil usaha.
“Jangan sampai bantuan ini justru membuat kelompok yang sebelumnya rukun menjadi bertengkar karena persoalan uang. Saya tidak mau itu terjadi. Bantuan ini harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menjadi sumber perpecahan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh kelompok penerima bantuan dapat menjaga kekompakan, membangun manajemen usaha yang baik, serta memanfaatkan potensi peternakan ayam petelur dan babi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
RJK juga mengajak pemerintah daerah dan dinas teknis agar terus melakukan pengawasan serta pendampingan sehingga bantuan ternak tersebut dapat berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan di Provinsi PBD
Sementara itu juga bantuan ternak sebesar Rp 4,2 Miliar disalurkan ke Papua Barat Daya, dalam rangka mendorong ekonomi dan ketahanan pangan
Hal ini terlihat bantuan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan ternak ayam petelur dan babi senilai Rp 4,2 miliar bagi kelompok penerima manfaat di Provinsi Papua Barat Daya. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha peternakan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Hal sebagaimana ditegaskan Kepala Balai Veteriner Jayapura drh.Tri Juwianto dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Ayam Petelur dan Ternak Babi yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan ternak kepada kelompok penerima manfaat di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Veteriner Jayapura menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, atas perhatian, dukungan, dan komitmennya dalam mendorong pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan di PBD.
Ia menjelaskan, total bantuan aspirasi yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp4,2 miliar, dengan rincian 13 paket bantuan ternak ayam dan 10 paket bantuan ternak babi.
Menurutnya, program bantuan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang sebelumnya hanya menjangkau 13 kelompok ternak ayam. Pada tahun ini, jangkauan bantuan juga diperluas hingga Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.
Khusus untuk Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, terdapat 18 kelompok penerima manfaat, dengan rincian 4 kelompok penerima bantuan ayam di Kota Sorong, 4 kelompok penerima bantuan ayam di Kabupaten Sorong, serta 10 kelompok penerima bantuan ternak babi di Kota Sorong.
Kepala Balai Veteriner Jayapura berharap bantuan tersebut, dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan secara produktif dan berkelanjutan.
Selain memberikan tambahan penghasilan, pengembangan ternak ayam petelur dan babi juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh kelompok penerima manfaat agar menjaga dan mengelola bantuan yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, bantuan ternak tersebut merupakan amanah yang harus dibudidayakan dan dikembangkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Kami sangat berharap dukungan dari bapak dewan, pemerintah daerah, dinas teknis, serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan mengawal bantuan ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, instansi teknis, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan sektor peternakan di PBD.
Melalui program bantuan tersebut, diharapkan usaha peternakan masyarakat semakin berkembang, membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga, serta memperkuat kemandirian pangan di Provinsi PBD.(boy)

