SORONG.SorongPos.Com,– Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu, S.Sos menekankan pentingnya percepatan validasi data Orang Asli Papua (OAP), penguatan regulasi dan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus), serta sinergi lintas sektor sebagai fokus utama dalam mempersiapkan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027 dan Evaluasi Data Cakupan Kependudukan, di M Hotel Sorong, Kamis (12/11).
Hal sebagaimana disampaikan dalam sambutan Gubernur PBD yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PBD, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M.saat membuka acara pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027 dan Evaluasi Data Cakupan Kependudukan.
Dalam kegiatan tersebut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PBD, Efraim Kambu, S.H., M.Si., para Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan peserta undangan lainnya.
Disampaikannya juga rapat persiapan tersebut, memiliki nilai strategis bagi masa depan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, pertemuan tersebut, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum awal untuk menyamakan persepsi, merumuskan peta jalan, serta memantapkan berbagai aspek teknis dan substansial sebelum pelaksanaan Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027.
Ditegaskannya juga dinamika pembangunan di Tanah Papua, terus bergerak cepat terutama setelah terbentuknya daerah otonom baru. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas fiskal sehingga diperlukan perencanaan yang matang, komprehensif, terintegrasi, dan berbasis digital.
Disamping itu dalam kegiatan tersebut, Pemerintah PBD menekankan tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama, dimulai percepatan dan validasi data terpadu OAP.
Dikarenakan data merupakan kunci utama, dalam menentukan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, seluruh instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta mempercepat pendataan OAP secara riil dan terintegrasi.
Menurutnya, kebijakan di bidang jaminan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga bantuan sosial hanya dapat berjalan efektif apabila didukung basis data yang valid dan objektif.
Disamping itu juga penguatan regulasi dan tata kelola dana Otonomi Khusus Tahun 2027. Dimana pihak pemerintah provinsi PBD berharap tahun 2027 menjadi tonggak baru dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Otonomi Khusus.
Oleh karena itu seluruh program kerja yang dirancang harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang ketat, penandaan anggaran yang jelas, serta sistem pengawasan berlapis yang mulai dirumuskan sejak tahap persiapan.
Bahkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, diingatkan agar seluruh pihak menghindari ego sektoral, karena persoalan dan masa depan OAP tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.
“Diperlukan kolaborasi antara jajaran pemerintah, lembaga adat, institusi keagamaan, serta berbagai mitra pembangunan lainnya untuk merancang grand design pemberdayaan Orang Asli Papua yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat memetakan berbagai tantangan di lapangan, mengidentifikasi regulasi yang perlu disinkronkan, serta merumuskan target dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam Rakorda Dukcapil OAP Tahun 2027.
Disamping itu pemerintah PBD meminta agar waktu rapat dimanfaatkan, untuk berdiskusi secara tajam, produktif, dan solutif sehingga menghasilkan rancangan rekomendasi kerja yang konkret.
Menurutnya keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan bagi OAP, tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat OAP yang telah terdata, memperoleh identitas hukum, dan mampu mengakses hak-hak dasarnya sebagai warga negara.
Dengan demikian Pemerintah Provinsi PBD ingin memastikan tidak ada masyarakat OAP, yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, hanya karena keterbatasan geografis maupun akses pelayanan.
“Mari kita bekerja dengan data yang akurat, koordinasi yang kuat, dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh,” tegasnya.(boy)