SORONG.SorongPos.Com,- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 Miliar, dalam rangka mendukung program sekolah gratis, terutama pengadaan pakaian seragam bagi peserta didik baru di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Gubernur PBD Elisa Kambu saat ditemui media belum lama ini menjelaskan, anggaran tersebut disalurkan melalui mekanisme hibah kepada pemerintah kabupaten dan kota, guna mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis di wilayah masing-masing.
” Kami alokasikan anggaran, untuk kabupaten dan kota melalui hibah. Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas yang mendapat alokasi anggaran sesuai ketentuan mandatory spending, selain kesehatan,” bebernya.
Lebih lanjut Elisa menjelaskan, pelaksanaan program tersebut menyesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
” Karena itu, pemerintah provinsi menyalurkan dukungan anggaran melalui hibah, sedangkan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penerima,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Adolof Kambuaya menjelaskan, program sekolah gratis difokuskan pada penyediaan pakaian seragam bagi peserta didik baru yang selama ini menjadi salah satu beban biaya bagi orang tua.
Menurutnya anggaran tersebut, disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk selanjutnya diteruskan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Program ini terutama ditujukan bagi anak-anak yang baru masuk sekolah. Pemerintah menyediakan anggaran untuk pengadaan pakaian seragam karena kebutuhan tersebut belum ditanggung melalui dana bantuan operasional sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peserta didik baru pada umumnya memperoleh empat jenis pakaian seragam, sedangkan siswa SMK memperoleh lima jenis karena harus dilengkapi pakaian praktik lapangan.
Saat ini lanjut Adolof sebagian anggaran telah disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun, penyaluran kepada daerah yang belum melengkapi persyaratan administrasi dan data yang diminta masih menunggu pemenuhan dokumen tersebut.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan agar penyaluran anggaran dapat dituntaskan.
Dinas Pendidikan Provinsi PBD juga menyiapkan kegiatan pemantauan langsung ke lapangan, untuk memastikan pelaksanaan program sekolah gratis berjalan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Lanjut Adolof program tersebut memasuki tahun kedua pelaksanaan, sehingga evaluasi diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan sekaligus memastikan ketepatan data penerima manfaat.
Menurutnya, jumlah peserta didik penerima manfaat berbeda-beda di setiap kabupaten dan kota, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
“‘Kita dari pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota, untuk memperoleh data peserta didik yang akurat dan valid sebagai dasar pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya,” akunya.(boy)