SORONG.SorongPos.Com,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan satu unit helikopter water bombing, untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wwilayah tersebut.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BPBD Papua Barat Daya (PBD) George Yarangga saat ditemui belum lama ini. Selain itu kata George permohonan bantuan tersebut, telah disampaikan melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada Kepala BNPB Republik Indonesia tertanggal 30 September 2026 lalu.
“Surat Gubernur tanggal 30 September 2026, kami sudah menyurati Kepala BNPB Republik Indonesia, terkait dengan permohonan bantuan operasional udara water bombing untuk penanganan karhutla,” katanya.
Dijelaskannya pula surat tersebut, telah dikirim secara fisik dan dalam bentuk PDF kepada Kepala BNPB sebagai bentuk percepatan penyampaian permohonan bantuan.
Menurutnya permohonan tersebut, didasari kondisi karhutla yang terjadi di PBD. Akibat kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Dibeberkannya pula berdasarkan laporan yang disampaikan kepada pemerintah, kondisi kekeringan meteorologis terjadi di wilayah Papua Barat Daya sejak Juni 2026.
“Di Kota Sorong sendiri hingga 22 Agustus 2026 telah mencapai 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan seluas kurang lebih 57,1 hektare,” ujarnya.
Ditambahkan pula sebagian titik api berada di kawasan pegunungan dan perbukitan dengan topografi curam serta lereng yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu kendala operasional dalam penanganan karhutla, karena kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau sejumlah lokasi kebakaran.
Selain itu, risiko karhutla juga mengancam wilayah strategis dan kawasan konservasi, khususnya Kabupaten Raja Ampat yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional, dengan karakteristik wilayah berupa pulau-pulau kecil, pesisir, mangrove, dan destinasi wisata yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Tambrauw sebagai kawasan konservasi, kemudian Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat dan Kota Sorong juga memiliki tingkat kerawanan serta potensi dampak karhutla,” katanya.
Diakuinya keterbatasan akses terhadap sumber daya air di sejumlah lokasi membuat dukungan helikopter water bombing, sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemadaman.
Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya meminta BNPB mengerahkan satu unit helikopter water bombing beserta awak kabin dan personel pendukung untuk diterjunkan di wilayah Papua Barat Daya.
Selain armada udara, pemerintah daerah juga meminta dukungan logistik operasional yang meliputi ketersediaan air, bahan bakar, dan kebutuhan pendukung lainnya agar operasi pemadaman dapat berjalan efektif.
“Kami berharap sekali mendapatkan atensi dari Kepala BNPB Republik Indonesia,” katanya.
Disamping itu pemerintah juga mengusulkan penempatan basis operasional di lokasi strategis, guna mendukung mobilitas penanganan karhutla di wilayah Papua Barat Daya.
Menurutnya bantuan tersebut, diperlukan untuk mempercepat penanganan titik api, terutama di kawasan yang sulit dijangkau dengan sarana pemadam dari darat.
Sebelumnya, Stasiun Meteorologi Kelas I Domine Eduard Osok (DEO) Sorong mencatat sebanyak 1.463 titik panas tersebar di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya pada periode 1-8 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, titik panas terbanyak terpantau di Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 695 titik, disusul Raja Ampat 368 titik, Kabupaten Sorong 149 titik, Tambrauw 142 titik, Maybrat 91 titik, dan Kota Sorong 18 titik.
Pada September 2026, BMKG juga mencatat 2.240 titik panas di Papua Barat Daya, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 1.228 titik.(boy)