JAKARTA, SORONGPOS.COM – Pemerintah Kota Sorong meraih penghargaan Terbaik I tingkat ibu kota provinsi, pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Papua. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, di Royal Glass House Jakarta, Senin malam.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.
Penilaian juga mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan efektivitas program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, inovasi daerah menjadi nilai tambah dalam menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif dan berkelanjutan.
Dalam kategori tingkat ibu kota provinsi, Kota Sorong berada di posisi pertama, disusul Kabupaten Merauke sebagai Terbaik II dan Kabupaten Jayawijaya sebagai Terbaik III. Sementara pada tingkat provinsi, Terbaik I diraih Provinsi Papua Barat Daya dan Terbaik II Provinsi Papua Pegunungan.
Atas capaian tersebut, Kota Sorong memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2 miliar. Penyerahan trofi dan apresiasi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Jamari Caniago, bersama pihak terkait.
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya mengatakan, penilaian pada Batch II mencakup sejumlah bidang penting yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari perumahan, pendidikan dan kesehatan hingga pengelolaan sampah serta lingkungan.
“Kali ini kita mengambil yang memang standar pelayanan minimal yaitu masalah perumahan, pendidikan, kesehatan ditambah dengan arahan beliau yaitu penanganan masalah sampah dan Indonesia asri,” kata Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Hukum (Menkopolkam) RI, Jend. TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program nasional, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak ada pekerjaan sekecil apapun yang tidak memerlukan bekerja sama. Kita hanya bisa melakukannya dengan kerja sama,” katanya. (brm)